For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/PER/4/2016 Tahun 2016

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/PER/4/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/5/2015 tentang Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal

Also known as: Permendag 28/M-DAG/PER/4/2016 · Permendag No. 28/M-DAG/PER/4/2016

Status:
Inactive
Effective Date:15 April 2016Publication Date:15 April 2016
Badan Usaha & PerdaganganKebijakan Perekonomian Nasional

Information

TypePeraturan Menteri Perdagangan
ThemePerubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/5/2015 tentang Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal
LocationKementerian Perdagangan
Effective Date15 April 2016
Publication Date15 April 2016
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Amends

Revoked By

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/5/2015 tentang Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal.

Peraturan Menteri ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/5/2015 tentang Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal. Perubahan tersebut meliputi:

  1. Definisi: Pasal 1 diubah untuk memperbarui definisi Surat Keterangan Asal (SKA), sistem elektronik SKA (e-SKA), Spesimen, Formulir SKA, Instansi Penerbit SKA (IPSKA), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Administrator, Penanggung jawab IPSKA, Pejabat Penandatangan SKA, Menteri, Direktur Jenderal, dan Direktur.
  2. Kewenangan Administrator KEK: Pasal 2A disisipkan, memberikan kewenangan kepada Administrator KEK yang ditetapkan sebagai IPSKA untuk menerbitkan SKA dan surat keterangan kandungan nilai lokal.
  3. Syarat Penetapan IPSKA: Pasal 3 diubah, mengatur syarat instansi/badan/lembaga dapat ditetapkan sebagai IPSKA berdasarkan kegiatan ekspor, pelabuhan ekspor, kawasan industri berorientasi ekspor, dan/atau penyelenggaraan KEK di wilayah kerjanya.
  4. Tanggung Jawab Arsip SKA: Pasal 17A disisipkan, mengatur tanggung jawab instansi/badan/lembaga yang dicabut penetapannya sebagai IPSKA terhadap arsip SKA dan dokumen pendukungnya.

Tujuan dari perubahan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus.

(-)

(-)