For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/2/PBI/2016 Tahun 2016

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/2/PBI/2016 Tahun 2016 tentang Transaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah

Also known as: Peraturan BI 18/2/PBI/2016 · Peraturan BI No. 18/2/PBI/2016

Status:
Inactive
Effective Date:26 Februari 2016Publication Date:24 Februari 2016
Perbankan & Lembaga Keuangan

Information

TypePeraturan Bank Indonesia
ThemeTransaksi Lindung Nilai Berdasarkan Prinsip Syariah
LocationBank Indonesia
Effective Date26 Februari 2016
Publication Date24 Februari 2016
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Revokes

Revoked By

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/8/PBI/2013 tentang Transaksi Lindung Nilai kepada Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5451) 2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/18/PBI/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/8/PBI/2013 tentang Transaksi Lindung Nilai kepada Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214)

Peraturan Bank Indonesia ini bertujuan untuk mendukung kestabilan nilai Rupiah melalui penguatan struktur pasar valuta asing domestik. Hal ini dilakukan dengan mengatur transaksi lindung nilai berdasarkan prinsip syariah untuk memitigasi risiko ketidakpastian pergerakan nilai tukar. Peraturan ini menetapkan bahwa transaksi lindung nilai syariah hanya dapat dilakukan oleh Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), Bank Umum Konvensional (BUK), dan nasabah yang memenuhi syarat. Transaksi ini harus didahului dengan perjanjian forward dan tidak boleh bersifat spekulatif. Nilai nominal transaksi tidak boleh melebihi nilai nominal transaksi yang mendasarinya, dan harus sesuai dengan prinsip syariah. Penyelesaian transaksi harus dilakukan dengan pemindahan dana pokok secara penuh. Peraturan ini juga mengatur kewajiban pelaporan dan pencatatan transaksi kepada Bank Indonesia.

(-)

1. BUS, UUS, dan BUK yang melanggar ketentuan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis. 2. BUS atau UUS yang melanggar ketentuan Pasal 9 dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar 1% dari nilai nominal transaksi yang dilanggar, dengan jumlah minimal Rp10.000.000,00 dan maksimal Rp1.000.000.000,00.