For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 154/PMK.011/2012

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.011/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.011/2008 Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan Dan Pengembangan Industri Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum

Also known as: PMK 154/PMK.011/2012 · PMK No. 154/PMK.011/2012

Status:
Inactive
Effective Date:16 Oktober 2012Publication Date:16 Oktober 2012
Kepabeanan & Perdagangan Internasional

Information

TypePeraturan Menteri Keuangan
ThemePerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.011/2008 Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan Dan Pengembangan Industri Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum
LocationKementerian Keuangan
Effective Date16 Oktober 2012
Publication Date16 Oktober 2012
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Amends

Revoked By

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.011/2008 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan Dan Pengembangan Industri Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.011/2009.

Peraturan ini bertujuan untuk menyesuaikan ketentuan pembebasan bea masuk atas impor barang modal dalam rangka pembangunan dan pengembangan industri pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan umum. Penyesuaian ini dilakukan untuk meningkatkan penyediaan tenaga listrik dan mendukung usaha industri pembangkit tenaga listrik di daerah. Peraturan ini mengatur persyaratan permohonan pembebasan bea masuk bagi badan usaha yang memiliki Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum (IUKU) dan meningkatkan pengawasan terhadap barang modal yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk. Ketentuan substansial meliputi definisi badan usaha, industri pembangkit tenaga listrik, dan barang modal. Pembebasan bea masuk dapat diberikan kepada PT. PLN (Persero) dan pemegang IUKU dengan perjanjian jual beli tenaga listrik. Permohonan pembebasan harus dilampiri dengan dokumen tertentu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Realisasi impor barang harus dilakukan dalam jangka waktu tertentu dan dapat diperpanjang. Ketentuan pemindahtanganan barang modal juga diatur untuk menghindari penyalahgunaan fasilitas.

(-)

  • Pemindahtanganan Barang Modal yang tidak sesuai ketentuan mengakibatkan kewajiban membayar bea masuk yang terutang dan sanksi administrasi berupa denda.