For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Menjadi Pegawai Negeri Sipil Untuk Menduduki Jabatan Struktural

Also known as: PP 4/2002 · PP No. 4 Tahun 2002 · PP Nomor 4 Tahun 2002

Status:
Inactive
Effective Date:22 Maret 2002Publication Date:22 Maret 2002
Profesi & Sertifikasi KeahlianAparatur Sipil Negara

Information

TypePeraturan Pemerintah (PP)
ThemePerubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Menjadi Pegawai Negeri Sipil Untuk Menduduki Jabatan Struktural
LocationPemerintah Pusat
Effective Date22 Maret 2002
Publication Date22 Maret 2002
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Amends

Revoked By

Amended By

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pengalihan Status Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi Pegawai Negeri Sipil Untuk Menduduki Jabatan Struktural

Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk menyempurnakan pengaturan mengenai pengalihan status anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk menduduki jabatan struktural. Dalam rangka mencapai kinerja pemerintahan yang optimal, peraturan ini memungkinkan anggota TNI dan Polri untuk menduduki jabatan struktural tertentu di instansi sipil tanpa harus mengubah status mereka menjadi PNS. Instansi yang dimaksud meliputi Departemen Pertahanan, Sekretariat Militer Presiden, Badan Intelijen Negara, Lembaga Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Ketahanan Nasional, Badan SAR Nasional, dan Badan Narkotika Nasional. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi terkait.

(-)

(-)