[{"_1":2,"_133":-5,"_134":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","362fedf8-8c34-498d-9a84-7cf2a7cda713","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_129":130,"_131":132},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":23,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":125,"_126":-5,"_127":128},"title","Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pembenihan Hortikultura","short_title","Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 Tahun 2021","number","23","year","2021","published_date","2021-05-31","effective_date","2021-06-17","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","4e990812-2cda-4067-ba56-55fe9c7d80c8","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Pertanian","short_name","Permentan","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"2046c88d-3728-4a97-b2e9-9d3d5f655e17","Kehutanan & Perkebunan","tags",[],"location","Kementerian Pertanian","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pembenihan Hortikultura","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2021
Peraturan Menteri Pertanian NO. 23, BN 2021/ NO 700 ; PERATURAN.GO.ID; 469 HLM
Peraturan Menteri Pertanian TENTANG Pembenihan Hortikultura
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2021. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/PERMENTAN/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/PERMENTAN/SR.060/9/2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/PERMENTAN/SR.120/8/ 2012 tentang Produksi, Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri ini mengatur tentang produksi benih hortikultura untuk menjamin ketersediaan benih bermutu secara berkesinambungan. Produksi benih dapat dilakukan melalui perbanyakan generatif (bersari bebas dan hibrida) dan perbanyakan vegetatif (konvensional dan kultur in vitro). Hasil perbanyakan diklasifikasikan berdasarkan jenis dan generasi benih (BS, BD, BP, BR).\n\nProduksi benih bermutu dapat dilakukan oleh produsen benih (perseorangan atau badan usaha) dan/atau instansi pemerintah. Produsen benih perseorangan harus memiliki sertifikat kompetensi, sementara badan usaha dan instansi pemerintah harus memiliki sertifikat sistem manajemen mutu. Sertifikasi benih hortikultura dilakukan melalui pengawasan pertanaman dan pascapanen, sistem manajemen mutu, pengujian produk benih, atau penilaian proses produksi. Benih bermutu yang diedarkan wajib memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal yang ditetapkan oleh Menteri.\n\nPeraturan ini juga mengatur peredaran dan pengawasan benih, di mana benih bermutu diedarkan oleh produsen benih dan pengedar benih yang memiliki sertifikat kompetensi dan tanda daftar. Pengawasan peredaran benih dilakukan oleh Pengawas Benih Tanaman (PBT) melalui pengecekan dokumen, mutu benih, dan pelabelan ulang. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan teguran tertulis hingga pencabutan tanda daftar atau sertifikat kompetensi.","transitional_provisions","1. Sertifikasi yang sedang dalam proses sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, tetap diproses sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/PERMENTAN/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/PERMENTAN/SR.060/9/2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/PERMENTAN/SR.120/8/ 2012 tentang Produksi, Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura.\n2. Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Produsen Benih yang berbadan usaha dan/atau Instansi Pemerintah wajib memiliki sertifikat sistem manajemen mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).","sanctions","1. Pengedar Benih Hortikultura yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dikenakan teguran tertulis.\n2. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengedar Benih tetap tidak melaksanakan kewajiban, dilakukan pencabutan tanda daftar atau sertifikat kompetensi pengedar Benih.\n3. Dalam hal produsen dan/atau pengedar Benih tidak menarik kelompok Benih dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembenihan\n4. Dalam hal produsen dan/atau pengedar Benih tidak menarik kelompok Benih dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pembenihan","revokes",[94,100,104],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","Permentan No. 34/PERMENTAN/HR.060/9/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/PERMENTAN/SR.120/8/2012 Tentang Produksi, Sertifikasi Dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/160967/permentan-no-34permentanhr06092017-tahun-2017","0b3ffd72-a141-4f48-9c9f-bf6375a99f4b",{"_95":101,"_97":102,"_36":103},"Permentan No. 116/Permentan/SR.120/11/2013 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/SR.120/8/2012 Tentang Produksi, Sertifikasi Dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura","https://peraturan.bpk.go.id/Details/160395/permentan-no-116permentansr120112013-tahun-20","2be40fd5-32f6-4bf8-ab85-1c1f84742e71",{"_95":105,"_97":106,"_36":107},"Permentan No. 48/Permentan/SR.120/8/2012 Tahun 2012 tentang Produksi, Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura","https://peraturan.bpk.go.id/Details/160184/permentan-no-48permentansr12082012-tahun-2012","c80274ff-9d6d-4022-8de9-229e373e48ed","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA
No.700, 2021
MINISTRY OF AGRICULTURE.
Horticulture. Seed Production.
Revocation.

REGULATION OF THE MINISTER OF AGRICULTURE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 23 OF 2021
CONCERNING
HORTICULTURAL SEED PRODUCTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF AGRICULTURE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that to implement the provisions of Article 113 paragraph (4),
Article 136 paragraph (3), and Article 138 paragraph (2) of the
Government Regulation Number 26 of 2021 concerning the Implementation
of the Agriculture Sector, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister
of Agriculture concerning Horticultural Seed Production;

In view of:

Article 17 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the State of the Republic
of Indonesia;
Law Number 39 of 2008 concerning State Ministries (State Gazette of the Republic
of Indonesia of 2008 Number 166, Supplement to the State Gazette of the
Republic of Indonesia Number 4916);
Government Regulation Number 26 of 2021 concerning the
Implementation of the Agriculture Sector (State Gazette of the
Republic of Indonesia of 2021 Number 36, Supplement to the
State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6638);
Presidential Regulation Number 45 of 2015 concerning the
Ministry of Agriculture (State Gazette of the Republic
of Indonesia of 2015 Number 85);
Regulation of the Minister of Agriculture Number 40 of 2020
concerning the Organization and Working Procedures of the Ministry of Agriculture
(State Gazette of the Republic of Indonesia of 2020 Number
1647);

DECIDES:

To stipulate:

REGULATION OF THE MINISTER OF AGRICULTURE CONCERNING HORTICULTURAL
SEED PRODUCTION.

","pdf_url","/proxy/pdf?id=362fedf8-8c34-498d-9a84-7cf2a7cda713","actionData","errors"]