For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

Also known as: Peraturan KPU 3/2022 · Peraturan KPU No. 3 Tahun 2022 · Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022

Status:
Active
Effective Date:9 Juni 2022Publication Date:9 Juni 2022
Pemilihan Kepala Daerah & DPRDPolitik & Pemilihan Umum

Information

TypePeraturan Komisi Pemilihan Umum
ThemeTahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024
LocationKomisi Pemilihan Umum
Effective Date09 Juni 2022
Publication Date09 Juni 2022
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Revoked By

Partially Revoked By

Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 mengatur tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 167 ayat (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mengamanatkan perlunya pengaturan lebih lanjut mengenai tahapan dan jadwal Pemilu.

Ketentuan Substansial:

  • Tahapan Pemilu meliputi perencanaan program dan anggaran, pemutakhiran data pemilih, pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu, penetapan peserta Pemilu, penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan, pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, masa kampanye, masa tenang, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil Pemilu, serta pengucapan sumpah/janji.
  • Dalam hal Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilakukan putaran kedua, tahapan meliputi pemutakhiran data pemilih, kampanye, masa tenang, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil Pemilu, dan pengucapan sumpah/janji.
  • Jadwal rinci untuk setiap tahapan Pemilu Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan KPU ini.
  • Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien, dan aksesibel.

(-)

(-)