For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 130 Tahun 2016

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 130 Tahun 2016 tentang Perhubungan Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2015 tentang Penyelenggara dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi

Also known as: Permenhub 130/2016 · Permenhub No. 130 Tahun 2016 · Permenhub Nomor 130 Tahun 2016

Status:
Inactive
Effective Date:18 Oktober 2016Publication Date:14 Oktober 2016
Perizinan & Pelayanan PublikHak & Perlindungan KonsumenTransportasi Darat, Laut & Udara

Information

TypePeraturan Menteri Perhubungan
ThemePerhubungan Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2015 tentang Penyelenggara dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi
LocationKementerian Perhubungan
Effective Date18 Oktober 2016
Publication Date14 Oktober 2016
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Amends

Revoked By

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2016.

Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian berusaha bagi pelaku usaha jasa pengurusan transportasi dengan mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 74 Tahun 2015. Perubahan ini mencakup ketentuan mengenai izin usaha yang harus dimiliki oleh perusahaan jasa pengurusan transportasi, baik yang berstatus Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Izin usaha diberikan oleh Gubernur provinsi tempat perusahaan berdomisili dan berlaku selama perusahaan tersebut masih menjalankan usahanya. Persyaratan untuk mendapatkan izin usaha meliputi persyaratan administrasi dan teknis. Persyaratan administrasi termasuk memiliki akta pendirian perusahaan, NPWP, surat keterangan domisili, dan penanggung jawab. Persyaratan teknis mencakup kepemilikan kantor dan sistem informasi yang terintegrasi dengan sistem transportasi. Untuk perusahaan PMA, tambahan persyaratan termasuk akta perusahaan yang disahkan, bukti setor modal, izin prinsip dari BKPM, dan tenaga ahli WNI dengan kualifikasi tertentu.

(-)

(-)