For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Also known as: Peraturan Bawaslu 15/2012 · Peraturan Bawaslu No. 15 Tahun 2012 · Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2012

Status:
Inactive
Effective Date:9 November 2012Publication Date:25 Oktober 2012
Pemilihan Kepala Daerah & DPRDPolitik & Pemilihan Umum

Information

TypePeraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
ThemeTata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
LocationBadan Pengawas Pemilihan Umum
Effective Date09 November 2012
Publication Date25 Oktober 2012
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Revoked By

Amended By

(-)

Peraturan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 259 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, yang mengatur tata cara penyelesaian sengketa Pemilu untuk anggota DPR, DPD, dan DPRD. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan penyelesaian sengketa Pemilu dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip musyawarah. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan jajarannya diberi wewenang untuk menyelesaikan sengketa yang timbul antara peserta Pemilu atau antara peserta Pemilu dengan KPU. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah dan harus diselesaikan dalam waktu 12 hari kerja sejak laporan diterima. Proses penyelesaian melibatkan penerimaan laporan, pengkajian, dan musyawarah, dengan Bawaslu sebagai mediator. Peraturan ini juga mengatur tentang tata cara pengajuan permohonan sengketa, termasuk syarat formal dan materil yang harus dipenuhi oleh pemohon.

(-)

(-)