For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2013

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Also known as: Peraturan Bawaslu 14/2013 · Peraturan Bawaslu No. 14 Tahun 2013 · Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2013

Status:
Inactive
Effective Date:6 Agustus 2013Publication Date:26 Juli 2013
Pemilihan Kepala Daerah & DPRDPolitik & Pemilihan Umum

Information

TypePeraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
ThemePerubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
LocationBadan Pengawas Pemilihan Umum
Effective Date06 Agustus 2013
Publication Date26 Juli 2013
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Amends

Revoked By

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013.

Peraturan ini bertujuan untuk mempercepat dan mengoptimalkan penyelesaian sengketa pemilihan umum dengan menjamin kebutuhan hukum masyarakat dan transparansi. Perubahan ini mencakup penambahan dan penghapusan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2012, termasuk definisi baru, prosedur penyelesaian sengketa, dan penyesuaian kewenangan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi. Penyelesaian sengketa diutamakan melalui musyawarah dan harus diselesaikan dalam waktu 12 hari kerja. Laporan pelanggaran dapat diajukan oleh warga negara, pemantau, atau peserta Pemilu, dan harus memenuhi syarat formil dan materiil.

1. Dalam hal penyelesaian sengketa Pemilu yang sedang diproses pada saat peraturan ini ditetapkan maka proses penyelesaian sengketa tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku sebelum peraturan ini diundangkan.

(-)