For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Administrasi Kepangkatan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Also known as: Peraturan Polri 11/2018 · Peraturan Polri No. 11 Tahun 2018 · Peraturan Polri Nomor 11 Tahun 2018

Status:
Active
Effective Date:30 Agustus 2018Publication Date:30 Agustus 2018
Aparatur Sipil Negara

Information

TypePeraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia
ThemePerubahan Kedua atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Administrasi Kepangkatan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
LocationKepolisian Negara Republik Indonesia
Effective Date30 Agustus 2018
Publication Date30 Agustus 2018
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Amends

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Administrasi Kepangkatan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 947) 2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Administrasi Kepangkatan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 284)

Peraturan Kepolisian ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Administrasi Kepangkatan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017. Perubahan tersebut meliputi penambahan definisi Kenaikan Pangkat Kehormatan, penambahan jenis Kenaikan Pangkat, penambahan ketentuan mengenai Kenaikan Pangkat Kehormatan, perubahan persyaratan khusus Kenaikan Pangkat Reguler, penambahan persyaratan Kenaikan Pangkat Kehormatan, perubahan prosedur pengusulan Kenaikan Pangkat, dan perubahan kewenangan penandatanganan Keputusan Kenaikan Pangkat. Secara umum, peraturan ini bertujuan untuk menyesuaikan administrasi kepangkatan anggota Polri dengan kebutuhan organisasi.

(-)

(-)