For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 191/PMK.05/2020

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2020 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan

Also known as: PMK 191/PMK.05/2020 · PMK No. 191/PMK.05/2020

Status:
Inactive
Effective Date:10 Desember 2020Publication Date:30 November 2020
Layanan Umum Pemerintah

Information

TypePeraturan Menteri Keuangan
ThemePerubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan
LocationKementerian Keuangan
Effective Date10 Desember 2020
Publication Date30 November 2020
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Amends

Revoked By

Amended By

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan.

Peraturan Menteri Keuangan ini dikeluarkan untuk menyesuaikan tarif layanan Badan Layanan Umum (BLU) Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) pada Kementerian Keuangan. Latar belakang penerbitan peraturan ini adalah adanya usulan perubahan tarif layanan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Pengarah BLU BPDPKS dan Direktur Utama BLU BPDPKS, yang kemudian dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai yang dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Perubahan tarif ini didasarkan pada batasan lapisan nilai harga Crude Palm Oil (CPO) yang mengacu pada harga referensi yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. Ketentuan substansial dalam peraturan ini adalah perubahan Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2020 yang mengatur tarif pungutan dana perkebunan atas ekspor kelapa sawit, CPO, dan produk turunannya. Tarif pungutan bervariasi berdasarkan jenis layanan dan harga CPO.

(-)

(-)