For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 159/PMK.05/2011

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat

Also known as: PMK 159/PMK.05/2011 · PMK No. 159/PMK.05/2011

Status:
Inactive
Effective Date:4 Oktober 2011Publication Date:4 Oktober 2011
Badan Usaha & Perdagangan

Information

TypePeraturan Menteri Keuangan
ThemePerubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat
LocationKementerian Keuangan
Effective Date04 Oktober 2011
Publication Date04 Oktober 2011
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Amends

Revoked By

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.05/2010.

Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi data tagihan Imbal Jasa Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan memperkenalkan mekanisme verifikasi atas tagihan yang disampaikan oleh Perusahaan Penjaminan. Pemerintah memberikan Imbal Jasa Penjaminan KUR dengan jangka waktu tertentu untuk kredit modal kerja dan investasi. Pembayaran dilakukan dua kali setahun berdasarkan data penutupan pertanggungan KUR. Permintaan pembayaran harus disetujui oleh Bank Pelaksana dan dilengkapi dokumen pendukung. Verifikasi dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan dapat melibatkan aparat pengawas internal untuk nilai di atas Rp10 miliar. Hasil verifikasi dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi dan diatur dalam SOP oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan. Audit dapat dilakukan jika diperlukan. Pembinaan dan pengendalian dilakukan oleh Komite Kebijakan dengan verifikasi periodik oleh Menteri Keuangan.

(-)

(-)