Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2025

Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan kepastian hukum dalam penerbitan perizinan berusaha di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Perubahan ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan daya saing ekonomi di kawasan tersebut. Badan Pengusahaan diberi kewenangan untuk menerbitkan perizinan berusaha dan menetapkan jenis serta jumlah barang konsumsi yang diizinkan masuk. Peraturan ini juga mengatur remunerasi bagi kepala, anggota, dan pegawai Badan Pengusahaan. Selain itu, peraturan ini menetapkan sektor-sektor yang memerlukan perizinan berusaha, termasuk kelautan, perikanan, pertanian, kehutanan, energi, dan lainnya. Pelaksanaan perizinan dilakukan melalui sistem OSS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.