For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2010

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik

Also known as: Permen PANRB 7/2010 · Permen PANRB No. 7 Tahun 2010 · Permen PANRB Nomor 7 Tahun 2010

Status:
Inactive
Effective Date:22 Februari 2010Publication Date:22 Februari 2010
Aparatur Sipil NegaraStandar & Pedoman TeknisPerizinan & Pelayanan Publik

Information

TypePeraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
ThemePedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik
LocationKementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Effective Date22 Februari 2010
Publication Date22 Februari 2010
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Revokes

Revoked By

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/25/M.PAN/05/2006 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik dinyatakan tidak berlaku lagi.

Peraturan Menteri ini menetapkan Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik sebagai acuan bagi Kementerian/Lembaga/BUMN dan Pemerintah Daerah. Pedoman ini bertujuan agar penilaian kinerja unit pelayanan publik dilaksanakan secara obyektif, transparan, dan akuntabel. Penilaian meliputi visi, misi, motto pelayanan, sistem dan prosedur pelayanan (SOP, pengelolaan dokumen, pengaduan, mutu), SDM pelayanan (sikap, perilaku, keterampilan, kedisiplinan), dan sarana prasarana. Tim penilai terdiri dari Tim Pantuhir, Tim Panel Ahli, dan Tim Penilai Pusat/Kementerian/Lembaga/Provinsi/Kabupaten/Kota. Mekanisme seleksi melibatkan pengajuan dari Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Kementerian/Lembaga/BUMN kepada Kementerian PANRB. Instrumen penilaian mencakup komponen dan indikator dengan bobot yang berbeda, termasuk visi/misi/motto (10%), sistem/prosedur (35%), SDM (35%), dan sarana/prasarana (20%). Penyerahan penghargaan dilakukan oleh Presiden.

(-)

(-)