For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 13/PMK.02/2013

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 Tahun 2013 tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

Also known as: PMK 13/PMK.02/2013 · PMK No. 13/PMK.02/2013

Status:
Active
Effective Date:4 Januari 2013Publication Date:4 Januari 2013
Pertanahan & Penataan RuangPengadaan Barang & Jasa PemerintahAnggaran Belanja Negara

Information

TypePeraturan Menteri Keuangan
ThemeBiaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
LocationKementerian Keuangan
Effective Date04 Januari 2013
Publication Date04 Januari 2013
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Revokes

Amended By

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.02/2008 tentang Biaya Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

Peraturan Menteri Keuangan ini bertujuan untuk mengatur biaya operasional dan biaya pendukung dalam penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Biaya ini mencakup tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil, serta termasuk biaya administrasi dan pengelolaan. Namun, biaya ini tidak mencakup biaya ganti kerugian dan biaya jasa penilai. Besaran biaya mengacu pada standar biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan dalam hal tidak tercantum, harus disertai Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak. Tim persiapan, tim kajian keberatan, pelaksana pengadaan tanah, dan satuan tugas dibentuk untuk mendukung proses ini, dengan honorarium yang diatur dalam lampiran peraturan ini.

1. Ketentuan mengenai biaya yang diperlukan dalam proses pengadaan tanah yang sedang dilaksanakan sebelum Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 diundangkan, mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.02/2008 sampai dengan paling lama tanggal 31 Desember 2014. 2. Ketentuan mengenai biaya yang diperlukan dalam proses pengadaan tanah yang dilaksanakan setelah Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 diundangkan, mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.02/2008 sampai dengan Peraturan Menteri ini diundangkan. 3. Ketentuan mengenai biaya yang diperlukan dalam proses pengadaan tanah yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 setelah Peraturan Menteri ini diundangkan, mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

(-)