For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2017

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah

Also known as: Perda Kabupaten Bekasi 1/2017 · Perda Kabupaten Bekasi No. 1 Tahun 2017 · Perda Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2017

Status:
Inactive
Effective Date:20 Oktober 2017Publication Date:17 Oktober 2017
Pajak & Retribusi Daerah

Information

TypePeraturan Daerah (Perda)
ThemePerubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah
LocationPemerintah Kabupaten Bekasi
Effective Date20 Oktober 2017
Publication Date17 Oktober 2017
Place of EnactmentCikarang Pusat

Regulation History

Amends

Revoked By

Peraturan ini mengubah Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah. Latar belakang perubahan ini adalah perlunya penyesuaian tarif dan penambahan rincian objek retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Substansial:

  1. Jenis Retribusi:
    • Retribusi Jasa Umum
    • Retribusi Jasa Usaha
    • Retribusi Perizinan Tertentu
  2. Objek Retribusi:
    • Menghapus beberapa jenis retribusi dan menambahkan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
    • Mengubah objek retribusi pelayanan kesehatan menjadi pelayanan laboratorium kesehatan daerah (labkesda).
    • Menambahkan objek retribusi pelayanan Tera/Tera Ulang yang meliputi pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan kelengkapannya.
  3. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa:
    • Mengubah cara perhitungan tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan dan menambahkan perhitungan untuk pelayanan Tera/Tera Ulang berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas, dan peralatan pengujian yang digunakan.
  4. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi:
    • Memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, perlindungan konsumen, pengawasan, dan efektivitas pengendalian.
  5. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi:
    • Mengubah dan menambahkan tarif retribusi untuk berbagai jenis layanan daerah, termasuk pelayanan kesehatan, persampahan, parkir, pasar, pengujian kendaraan bermotor, tera/tera ulang, pemakaian kekayaan daerah, rumah potong hewan, terminal, tempat khusus parkir, tempat rekreasi dan olahraga, izin trayek, dan izin usaha perikanan.
  6. Pemakaian Kekayaan Daerah:
    • Menambahkan ketentuan mengenai Penggunaan dan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

(-)

(-)