For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2021

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan Dan Perikanan Di Luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan

Also known as: Permen KKP 39/2021 · Permen KKP No. 39 Tahun 2021 · Permen KKP Nomor 39 Tahun 2021

Status:
Active
Effective Date:18 September 2021Publication Date:7 September 2021
Pendapatan Non PajakKelautan & Perikanan

Information

TypePeraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
ThemePersyaratan Dan Tata Cara Pengenaan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan Dan Perikanan Di Luar Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan
LocationKementerian Kelautan dan Perikanan
Effective Date18 September 2021
Publication Date07 September 2021
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Revokes

Amended By

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 46/PERMEN-KP/2016 tentang Tata Cara Pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan di Luar Pungutan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1890).

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mengatur persyaratan dan tata cara pengenaan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, di luar pemanfaatan sumber daya alam perikanan. Kebijakan ini didasarkan pada ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021. Jenis PNBP yang diatur meliputi berbagai layanan seperti pelabuhan perikanan, pengembangan penangkapan ikan, penggunaan sarana dan prasarana, pemeriksaan laboratorium, pendidikan dan pelatihan, serta sertifikasi. Setiap jenis layanan memiliki persyaratan dan tata cara pengenaan tarif yang spesifik, yang harus dipenuhi oleh Wajib Bayar. Kebijakan ini juga mengatur tentang penggunaan sistem informasi untuk penerbitan Kode Billing sebagai dasar pembayaran PNBP.

1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 46/PERMEN-KP/2016 tentang Tata Cara Pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan di Luar Pungutan Perikanan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

1. Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat dikenai sanksi administratif.