For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 162/PMK.03/2014

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.03/2014 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional Serta Pejabatnya

Also known as: PMK 162/PMK.03/2014 · PMK No. 162/PMK.03/2014

Status:
Inactive
Effective Date:12 November 2014Publication Date:13 Agustus 2014
Ketentuan Perpajakan

Information

TypePeraturan Menteri Keuangan
ThemeTata Cara Penerbitan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional Serta Pejabatnya
LocationKementerian Keuangan
Effective Date12 November 2014
Publication Date13 Agustus 2014
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Revokes

Revoked By

Amended By

Peraturan ini mencabut: 1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 25/KMK.01/1998 tentang Pemberian Restitusi/Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Kepada Perwakilan Negara Asing/Badan Internasional Serta Pejabat/Tenaga Ahlinya.

Peraturan ini bertujuan untuk mengatur tata cara penerbitan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) kepada perwakilan negara asing, badan internasional, dan pejabatnya. Kebijakan ini didasarkan pada asas timbal balik dan rekomendasi dari Menteri Luar Negeri atau Menteri Sekretaris Negara. Pembebasan pajak ini berlaku untuk impor dan penyerahan barang kena pajak serta jasa kena pajak, termasuk kendaraan bermotor. Pembebasan hanya diberikan kepada badan internasional yang tidak termasuk subjek Pajak Penghasilan dan yang mendapatkan rekomendasi dari pejabat terkait. Proses pengajuan pembebasan pajak harus melalui permohonan yang dilengkapi dengan dokumen pendukung dan rekomendasi dari pejabat yang berwenang.

1. Permohonan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang telah diterima sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap diproses sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 25/KMK.01/1998 tentang Pemberian Restitusi/Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah kepada Perwakilan Negara Asing/Badan Internasional serta Pejabat/Tenaga Ahlinya.

(-)