For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2008 tentang Perusahaan Umum Perum Jaminan Kredit Indonesia

Also known as: PP 41/2008 · PP No. 41 Tahun 2008 · PP Nomor 41 Tahun 2008

Status:
Inactive
Effective Date:19 Mei 2008Publication Date:19 Mei 2008
Badan Usaha Milik Negara

Information

TypePeraturan Pemerintah (PP)
ThemePerusahaan Umum Perum Jaminan Kredit Indonesia
LocationPemerintah Pusat
Effective Date19 Mei 2008
Publication Date19 Mei 2008
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Revokes

Revoked By

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Sarana Pengembangan Usaha

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini disusun untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kegiatan dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam mendukung perekonomian nasional. Perusahaan Umum (Perum) Sarana Pengembangan Usaha diubah namanya menjadi Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia untuk memfokuskan pada sektor penjaminan kredit.

Ketentuan Substansial: Perusahaan ini adalah Badan Usaha Milik Negara yang seluruh modalnya dimiliki negara. Perusahaan bertugas menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang penjaminan kredit bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Kegiatan usaha meliputi penjaminan kredit tunai dan non-tunai, penjaminan pembiayaan, dan penjaminan syariah. Perusahaan dapat melakukan kerja sama usaha, membentuk anak perusahaan, dan melakukan penyertaan modal. Modal perusahaan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perusahaan, sementara Dewan Pengawas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi.

1. Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, semua ketentuan pelaksanaan yang telah ditetapkan dan diberlakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Sarana Pengembangan Usaha masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan ketentuan baru yang ditetapkan dan diberlakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

(-)