For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 Tahun 1998

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing dalam Bidang Perdagangan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1997

Also known as: PP 15/1998 · PP No. 15 Tahun 1998 · PP Nomor 15 Tahun 1998

Status:
Active
Effective Date:31 Maret 1998Publication Date:21 Januari 1998
Badan Usaha & Perdagangan

Information

TypePeraturan Pemerintah (PP)
ThemePerubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing dalam Bidang Perdagangan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1997
LocationPemerintah Pusat
Effective Date31 Maret 1998
Publication Date21 Januari 1998
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Amends

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing dalam Bidang Perdagangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1997.

Peraturan ini bertujuan untuk mendukung reformasi dan restrukturisasi ekonomi nasional serta memperlancar arus barang dan menciptakan persaingan usaha yang sehat. Dalam rangka ini, Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 diberikan kesempatan untuk beroperasi sebagai pengecer. Peraturan ini mengubah ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977, yang terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1997, dengan mengizinkan PMA di bidang produksi untuk menjual barang hasil produksinya langsung kepada konsumen akhir melalui PMA yang didirikan khusus sebagai pengecer. Namun, PMA pengecer ini tidak diizinkan untuk merangkap sebagai distributor atau pedagang besar.

(-)

1. Pelanggaran terhadap ketentuan perdagangan dalam Peraturan Pemerintah ini dapat berakibat pencabutan izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.