For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 33/PRT/M/2015 Tahun 2015

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 33/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Also known as: Permen PUPR 33/PRT/M/2015 · Permen PUPR No. 33/PRT/M/2015

Status:
Active
Effective Date:30 Juni 2015Publication Date:26 Juni 2015
Pelimpahan Wewenang & PenugasanOtonomi & Pemerintahan Daerah

Information

TypePeraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
ThemePerubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
LocationKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Effective Date30 Juni 2015
Publication Date26 Juni 2015
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Amends

Amended By

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibuat untuk menyesuaikan pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan kewenangan Pemerintah melalui Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dengan perubahan tugas dan fungsi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015.

Ketentuan Substansial: Peraturan ini mengatur pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur dan instansi vertikal di wilayah tertentu, serta penugasan kepada daerah dan desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Kegiatan yang diatur meliputi bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat. Peraturan ini juga mengatur tentang penggunaan dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang berasal dari APBN, serta penetapan pejabat terkait di tingkat provinsi.

(-)

(-)