For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota

Also known as: Peraturan Bawaslu 8/2020 · Peraturan Bawaslu No. 8 Tahun 2020 · Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020

Status:
Active
Effective Date:29 September 2020Publication Date:28 September 2020
Pemilihan Kepala Daerah & DPRD

Information

TypePeraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
ThemePenanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota
LocationBadan Pengawas Pemilihan Umum
Effective Date29 September 2020
Publication Date28 September 2020
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Revokes

Amended By

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1500)

Latar Belakang dan Tujuan

Peraturan ini ditetapkan untuk menciptakan kepastian hukum dalam penanganan pelanggaran pemilihan dengan mekanisme yang terkoordinasi dan terpadu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan jajarannya memiliki tugas dan wewenang dalam menangani laporan dan temuan dugaan pelanggaran pemilihan kepala daerah.

Ketentuan Substansial

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS berwenang menangani dugaan pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan. Penanganan dilakukan berdasarkan laporan atau temuan. Laporan dapat disampaikan oleh warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih, pemantau pemilihan terdaftar, atau peserta pemilihan. Laporan harus disampaikan dalam waktu 7 hari sejak diketahuinya pelanggaran. Penanganan pelanggaran dilakukan melalui kajian awal untuk meneliti syarat formal dan materiel laporan, jenis dugaan pelanggaran, dan pelimpahan laporan sesuai tempat terjadinya pelanggaran.

1. Penanganan Pelanggaran Pemilihan yang telah memasuki tahapan pencatatan dalam buku registrasi pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku tetap diproses sesuai mekanisme Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1500).

1. Dalam hal rekomendasi dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang ditujukan kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS atau peserta Pemilihan tidak ditindaklanjuti, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota memberikan sanksi peringatan lisan atau peringatan tertulis.