For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 3 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2014 Tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Agung Dan Hakim Konstitusi

Also known as: PP 3/2016 · PP No. 3 Tahun 2016 · PP Nomor 3 Tahun 2016

Status:
Active
Effective Date:1 Maret 2016Publication Date:29 Februari 2016
Profesi & Sertifikasi KeahlianKompensasi & Tunjangan Pejabat

Information

TypePeraturan Pemerintah (PP)
ThemePerubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2014 Tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Agung Dan Hakim Konstitusi
LocationPemerintah Pusat
Effective Date01 Maret 2016
Publication Date29 Februari 2016
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Amends

Amended By

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2014 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Agung dan Hakim Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2014.

Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk memberikan honorarium kepada Hakim Konstitusi dan pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi yang terlibat dalam memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Hal ini dilakukan karena tugas tersebut merupakan tanggung jawab tambahan bagi Mahkamah Konstitusi. Peraturan ini menambahkan tiga pasal baru, yaitu Pasal 13A, 13B, dan 13C, yang mengatur pengecualian pemberian honorarium bagi Hakim Konstitusi dan pegawai terkait, serta menetapkan bahwa jenis dan besaran honorarium diatur lebih lanjut oleh Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi dengan persetujuan menteri terkait.

(-)

(-)