For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 15 Tahun 2014

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika

Also known as: Perka BMKG 15/2014 · Perka BMKG No. 15 Tahun 2014 · Perka BMKG Nomor 15 Tahun 2014

Status:
Inactive
Effective Date:13 Oktober 2014Publication Date:25 September 2014
Struktur Organisasi Pemerintah

Information

TypePeraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
ThemeOrganisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika
LocationBadan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
Effective Date13 Oktober 2014
Publication Date25 September 2014
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Revokes

Revoked By

Amended By

Peraturan ini mencabut: 1. Keputusan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor KEP. 005 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP. 3 Tahun 2013.

Peraturan ini bertujuan untuk menyempurnakan organisasi dan tata kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, serta stasiun-stasiun terkait, seiring dengan reorganisasi Badan Meteorologi dan Geofisika menjadi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Peraturan ini mengatur kedudukan, tugas, dan fungsi dari Balai Besar dan stasiun-stasiun meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Balai Besar bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan dan melaksanakan tugas seperti pengamatan, pengelolaan data, prakiraan, riset, dan pelayanan terkait. Struktur organisasi Balai Besar terdiri dari Bagian Tata Usaha, Bidang Observasi, Bidang Data dan Informasi, serta Kelompok Jabatan Fungsional. Stasiun-stasiun diklasifikasikan dalam beberapa kelas dan memiliki tugas serupa dalam lingkup yang lebih spesifik. Peraturan ini juga menetapkan eselonisasi jabatan dan lokasi unit pelaksana teknis di seluruh Indonesia.

(-)

(-)