For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 45 Tahun 2023

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 45 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah

Also known as: Permendikbudriset 45/2023 · Permendikbudriset No. 45 Tahun 2023 · Permendikbudriset Nomor 45 Tahun 2023

Status:
Inactive
Effective Date:4 Agustus 2023Publication Date:3 Agustus 2023
Sistem Pendidikan Nasional

Information

TypePeraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
ThemePetunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Guru Aparatur Sipil Negara Daerah
LocationKementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Effective Date04 Agustus 2023
Publication Date03 Agustus 2023
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Revokes

Revoked By

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Peraturan ini bertujuan untuk menyesuaikan mekanisme pemberian tunjangan kepada Guru Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah, guna meningkatkan kinerja, profesionalisme, dan kesejahteraan mereka. Tunjangan ini meliputi Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan. Tunjangan Profesi diberikan kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik, sementara Tunjangan Khusus diberikan kepada guru yang bertugas di daerah khusus. Tambahan Penghasilan diberikan kepada guru yang belum memiliki sertifikat pendidik. Penyaluran tunjangan dilakukan dengan prinsip tertib, efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan sesuai kepatutan. Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyaluran tunjangan sesuai dengan kewenangannya.

(-)

  • Pemerintah Daerah yang menunda penyaluran atau menggunakan dana tunjangan tidak sesuai peruntukan dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Guru ASN yang menerima tunjangan tidak sesuai harus mengembalikan tunjangan tersebut.