[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","02de7427-f2df-4877-91d2-133b25852f9f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":-5,"_102":-5,"_103":-5,"_104":-5,"_105":-5,"_106":-5,"_107":-5,"_108":-5,"_109":-5,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik","short_title","Peraturan Menteri Hukum Nomor 27 Tahun 2025","number","27","year","2025","published_date","2025-08-07","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","361d828a-75ec-4544-b1ef-446dadfdac55","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Hukum","short_name","Permenkum","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"9214a808-50af-4504-a541-b75907e6ecdc","Kekayaan Intelektual","tags",[],"location","Kementerian Hukum","place_of_enactment","Jakarta","theme","Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik","subject_matter","Permenkum ini mengatur mengenai Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Untuk Pengelolaan Royalti, Menteri membentuk LMKN yang merepresentasikan kepentingan Pencipta dan pemilik Hak Terkait. LMKN Pencipta dan LMKN pemilik Hak Terkait memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti dari Orang yang melakukan Penggunaan Secara Komersial.","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Peraturan Pelaksanaan - Royalti - Hak Cipta - Lagu - Musik
2025
Peraturan Menteri Hukum NO. 27, BN 2025 (580): 31 hlm.; peraturan.go.id
Peraturan Menteri Hukum TENTANG Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3), Pasal 15 ayat (4), Pasal 18 ayat (5), dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik telah diberlakukan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, perlu dilakukan penyesuaian dengan kebutuhan perkembangan hukum di masyarakat, sehingga perlu diganti. \n Dasar hukum Permenkum ini adalah Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2014; PP No. 56 Tahun 2014; Perpres No. 155 Tahun 2024; dan Permenkum No. 1 Tahun 2024. \n Permenkum ini mengatur mengenai Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Untuk Pengelolaan Royalti, Menteri membentuk LMKN yang merepresentasikan kepentingan Pencipta dan pemilik Hak Terkait. LMKN Pencipta dan LMKN pemilik Hak Terkait memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti dari Orang yang melakukan Penggunaan Secara Komersial. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Hukum ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2025. \n Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1786) terkait ketentuan izin operasional LMK di bidang lagu dan/atau musik; dan b. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 437), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Lampiran file: 31 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1786) terkait ketentuan izin operasional LMK di bidang lagu dan/atau musik.\n2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 437).","scope_and_parties","","policy_content","

Peraturan ini bertujuan untuk menyesuaikan pelaksanaan pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait atas hak ekonomi mereka. Peraturan ini mengatur pembentukan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) yang bertanggung jawab untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti. LMKN terdiri dari LMKN Pencipta dan LMKN pemilik Hak Terkait, yang masing-masing bertanggung jawab kepada Menteri. Peraturan ini juga menetapkan persyaratan dan mekanisme pengangkatan anggota komisioner LMKN, serta tugas dan kewenangan LMKN dalam pengelolaan royalti, termasuk penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian royalti dari penggunaan komersial lagu dan/atau musik.

","transitional_provisions","1. Izin operasional LMK bidang lagu dan/atau musik yang diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlaku izin operasional berakhir.\n2. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, permohonan dan perpanjangan izin operasional LMK yang masih dalam proses wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.\n3. Laporan pertanggungjawaban dari LMKN yang dibentuk sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, wajib disampaikan kepada Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pelantikan komisioner LMKN Pencipta dan/atau LMKN pemilik Hak Terkait yang baru.\n4. Dalam hal anggota komisioner LMKN Pencipta dan/atau LMKN pemilik Hak Terkait diberhentikan karena masa jabatannya habis dan belum ditetapkan anggota komisioner yang baru, mekanisme pengelolaan royalti yang telah dilakukan sebelumnya dinyatakan tetap berlaku.\n5. Pedoman penetapan tarif Royalti yang telah ditetapkan oleh LMKN periode sebelumnya dinyatakan masih tetap berlaku sampai ditetapkannya pedoman penetapan tarif Royalti yang baru.\n6. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Pengelolaan Royalti lagu dan/atau musik yang belum dilakukan melalui Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik bersumber dari Pusat Data Lagu dan/atau Musik, Pengelolaan Royalti tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\n7. Ketua dan anggota komisioner LMKN Pencipta dan LMKN pemilik Hak Terkait untuk pertama kalinya ditunjuk dan diangkat oleh Menteri untuk 1 (satu) kali masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun.","sanctions","1. LMK bidang lagu dan/atau musik yang tidak memiliki izin operasional dari Menteri dilarang menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti.\n2. Menteri dapat mencabut izin operasional LMK jika melanggar ketentuan yang ditetapkan, seperti penarikan Royalti yang tidak sesuai, tidak mendistribusikan Royalti, atau melanggar kode etik.","revokes",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","Permenkumham No. 36 Tahun 2018tentangTata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional Serta Evaluasi Lembaga Manajemen KolektifPeraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif terkait ketentuan izin operasional LMK di bidang lagu dan/atau musik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/133176/permenkumham-no-36-tahun-2018","75f0f810-c371-4e5b-9595-b99290fcf937","revoked_by","partially_revokes","partially_revoked_by","amends","amended_by","partially_amends","partially_amended_by","establishes","established_by","constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 27 OF 2025
on
IMPLEMENTING REGULATION
GOVERNMENT REGULATION NUMBER 56 OF 2021 on
MANAGEMENT OF COPYRIGHT ROYALTIES FOR SONGS AND/OR MUSIC

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas:

that to implement the provisions of Article 3 paragraph (3), Article 15 paragraph (4), Article 18 paragraph (5), and Article 19 paragraph (3) of Government Regulation Number 56 of 2021 on the Management of Copyright Royalties for Songs and/or Music, the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 9 of 2022 on the Implementing Regulation of Government Regulation Number 56 of 2021 on the Management of Copyright Royalties for Songs and/or Music has been enacted, it is necessary to make adjustments to the needs of legal developments in society, so it needs to be replaced;
that the intended adjustment is to provide protection and legal certainty for creators, copyright holders, and owners of related rights to economic rights to songs and/or music and every person who makes commercial use of songs and/or music in commercial public services;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Law on the Implementing Regulation of Government Regulation Number 56 of 2021 on the Management of Copyright Royalties for Songs and/or Music;

Bearing in Mind / Having Regard to:

Article 17 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 39 of 2008 on the Ministry of State (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2008 Number 166, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4916) as amended by Law Number 61 of 2024 on Amendments to Law Number 39 of 2008 on the Ministry of State (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2024 Number 225, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6994);
Law Number 28 of 2014 on Copyright (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2014 Number 266, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5599);
Government Regulation Number 56 of 2021 on the Management of Copyright Royalties for Songs and/or Music (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2021 Number 86, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6675);
Presidential Regulation Number 155 of 2024 on the Ministry of Law (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2024 Number 351);
Regulation of the Minister of Law Number 1 of 2024 on the Organization and Working Procedures of the Ministry of Law (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2024 Number 832);

HAS DECIDED:

\n\n \n \n \n \n \n <\n

Menetapkan :

REGULATION OF THE MINISTER OF LAW ON THE IMPLEMENTING REGULATION OF GOVERNMENT REGULATION NUMBER 56 OF 2021 ON THE MANAGEMENT OF COPYRIGHT ROYALTIES FOR SONGS AND/OR MUSIC.

CHAPTER I
GENERAL PROVISIONS

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=02de7427-f2df-4877-91d2-133b25852f9f","actionData","errors"]