[{"_1":2,"_135":-5,"_136":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","02792eec-5fc3-4697-a49f-df56b3de29c6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_131":132,"_133":134},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":-5,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_106":107,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":125,"_126":127,"_128":-5,"_129":130},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2021","number","20","year","2021","published_date","2021-02-02","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[68,71,74],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"943f3f83-7143-43f3-9576-3295e3fb4d90","Penciptaan Lapangan Kerja",{"_54":75,"_55":76,"_57":-5},"a71c0dae-9206-440e-b83a-f6837e04af6c","Pertanahan & Penataan Ruang","tags",[],"sectors","location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Penertiban - Kawasan TERLANTAR - Tanah Terlantar
2021
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 20, LN.2021/No.30, TLN No.6632, jdih.setkab.go.id : 26 hlm.
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 180 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27, Pasal 34, dan Pasal 40 UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria terkait hapusnya hak atas tanah karena ditelantarkan, perlu menetapkan PP tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar. \n Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Repubiik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 5 Tahun 1960; dan UU Nomor 11 Tahun 2020. \n PP ini mengatur mengenai kewajiban pemegang izin/konsesi/perizinan berusaha serta pemegang hak, pemegang hak pengelolaan, dan pemegang dasar penguasaan atas tanah; objek penertiban kawasan telantar dan tanah telantar; inventarisasi kawasan dan tanah terindikasi telantar; penertiban kawasan telantar dan tanah telantar; dan pendayagunaan kawasan telantar dan Tanah Cadangan Umum Negara/TCUN. TCUN adalah tanah yang sudah ditetapkan sebagai Tanah Telantar dan ditegaskan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2021. \n PP ini mencabut PP Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. \n Penjelasan 14 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 ini bertujuan untuk menertibkan dan memanfaatkan kawasan dan tanah telantar guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menjaga kualitas lingkungan hidup. Peraturan ini mengatur kewajiban pemegang izin, konsesi, dan perizinan berusaha serta pemegang hak atas tanah untuk mengusahakan, mempergunakan, dan memelihara tanah yang dimiliki atau dikuasai. Tanah dan kawasan yang tidak diusahakan atau dimanfaatkan akan menjadi objek penertiban. Peraturan ini juga menetapkan mekanisme inventarisasi, evaluasi, dan penetapan tanah dan kawasan telantar, serta pengalihan izin/konsesi/perizinan berusaha yang telah dicabut kepada pihak lain melalui mekanisme yang transparan dan kompetitif.","transitional_provisions","1. Hasil dari inventarisasi tanah terindikasi telantar yang dilakukan berdasarkan peraturan sebelumnya dinyatakan masih berlaku dan ditindaklanjuti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. 2. Kegiatan penertiban dan pendayagunaan Tanah Telantar yang sedang berlangsung ditindaklanjuti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini. 3. Kegiatan penertiban Tanah Telantar yang telah dilaksanakan berdasarkan peraturan sebelumnya namun belum sampai pada tahap penetapan Tanah Telantar dilaksanakan kembali mulai dari tahap awal dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap kewajiban mengusahakan, mempergunakan, dan memelihara tanah dapat mengakibatkan pencabutan izin/konsesi/perizinan berusaha dan penetapan tanah sebagai tanah telantar.","revokes",[100],{"_101":102,"_103":104,"_36":105},"text","PP No. 11 Tahun 2010 tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/5018/pp-no-11-tahun-2010","d558875a-49a6-4051-89cb-1422196e9100","revoked_by",[108],{"_101":109,"_103":110,"_36":111},"PP No. 48 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar","https://peraturan.bpk.go.id/Details/343426/pp-no-48-tahun-2025","e591f866-2aec-4f8e-847a-511bd35a6362","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 20 OF 2021
REGARDING
CONTROL OF NEGLECTED AREAS AND LAND

BY THE GRACE OF ALMIGHTY GOD

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 180 of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation and to implement the provisions of Article 27, Article 34, and Article 40 of Law Number 5 of 1960 concerning Basic Regulations on Agrarian Principles related to the termination of land rights due to neglect, it is necessary to stipulate a Government Regulation concerning Control of Neglected Areas and Land;

In view of:

Article 5 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 5 of 1960 concerning Basic Regulations on Agrarian Principles (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1960 Number 104, Supplement to the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=02792eec-5fc3-4697-a49f-df56b3de29c6","actionData","errors"]