[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","e591f866-2aec-4f8e-847a-511bd35a6362","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":23,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2025","number","48","year","2025","published_date","2025-11-06","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"a71c0dae-9206-440e-b83a-f6837e04af6c","Pertanahan & Penataan Ruang","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar","subject_matter","PP ini mengatur mengenai penertiban kawasan dan tanah telantar. Kawasan yang lzin/Konsesi/ Perizinan Berusahanya sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan/atau tidak dimanfaatkan oleh Pemegang Izin/Konsesi/Penzinan Berusaha menjadi objek penertiban Kawasan Telantar. Objek penertiban Kawasan Telantar tersebut meliputi: 1) kawasan pertambangan; 2) kawasan perkebunan; 3) kawasan industri; 4) kawasan pariwisata; 5) kawasan perumahan/permukiman skala besar/terpadu; atau 6) kawasan lain yang pengusahaan, penggunaan, dan/atau pemanfaatannya didasarkan pada Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha yang terkait dengan pemanfaatan tanah dan ruang.","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Penertiban - Kawasan - Tanah Telantar
2025
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 48, LN 2025 (182), TLN (7147) : 26 hlm.; jdih.setneg.go.id
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar
ABSTRAK:	\n \n Untuk mengoptimalkan pengusahaan, penggunaan, dan pemanfaatan semua tanah melalui penataan kembali terhadap penertiban dan pendayagunaan kawasan dan tanah telantar, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 180 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan ketentuan Pasal 27, Pasal 34, dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria terkait hapusnya hak atas tanah karena ditelantarkan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar. \n Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (1) UUD 1945; UU No. 5 Tahun 1960; dan UU No. 6 Tahun 2023. \n PP ini mengatur mengenai penertiban kawasan dan tanah telantar. Kawasan yang lzin/Konsesi/ Perizinan Berusahanya sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan/atau tidak dimanfaatkan oleh Pemegang Izin/Konsesi/Penzinan Berusaha menjadi objek penertiban Kawasan Telantar. Objek penertiban Kawasan Telantar tersebut meliputi: 1) kawasan pertambangan; 2) kawasan perkebunan; 3) kawasan industri; 4) kawasan pariwisata; 5) kawasan perumahan/permukiman skala besar/terpadu; atau 6) kawasan lain yang pengusahaan, penggunaan, dan/atau pemanfaatannya didasarkan pada Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha yang terkait dengan pemanfaatan tanah dan ruang. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2025. \n Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6632) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Lampiran file: 42 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 26 dan penjelasan hlm 27 sd 42) \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6632).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2025 ditetapkan untuk mengoptimalkan pengusahaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sebagai modal dasar pembangunan nasional guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kebijakan ini bertujuan untuk menertibkan kawasan dan tanah yang ditelantarkan oleh pemegang hak atau izin, yang berdampak negatif pada ketahanan pangan, ekonomi, dan sosial masyarakat. Peraturan ini mengatur kewajiban bagi setiap pemegang izin, konsesi, perizinan berusaha, serta pemegang hak atas tanah untuk mengusahakan, mempergunakan, memanfaatkan, dan memelihara tanah atau kawasan yang dikuasai sesuai dengan fungsi sosialnya dan melaporkannya secara berkala.\n\nObjek penertiban mencakup kawasan non-hutan yang memiliki izin/konsesi yang tidak diusahakan, serta berbagai jenis hak atas tanah (hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, hak pengelolaan) dan dasar penguasaan atas tanah yang sengaja tidak dipelihara atau dimanfaatkan. Proses penertiban dilakukan melalui tahapan inventarisasi, evaluasi, pemberian peringatan tertulis, hingga penetapan sebagai kawasan atau tanah telantar. Tanah yang ditetapkan sebagai tanah telantar akan dihapuskan haknya dan ditegaskan sebagai tanah negara yang dikuasai langsung oleh negara, yang kemudian dapat didayagunakan untuk kepentingan umum, reforma agraria, proyek strategis nasional, atau menjadi aset Bank Tanah.","transitional_provisions","1. Hasil inventarisasi tanah terindikasi telantar yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku, ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.\n2. Terhadap objek penertiban Tanah Terlantar yang belum diusulkan atau telah diusulkan untuk ditetapkan menjadi Tanah Telantar sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku, proses penertiban Tanah Telantar ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.\n3. Terhadap objek penertiban Tanah Telantar yang telah berakhir jangka waktu haknya dan telah diusulkan untuk ditetapkan sebagai Tanah Telantar sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku, ditindaklanjuti dengan penetapan Tanah Telantar dan pendayagunaan TCUN sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap kewajiban mengusahakan, mempergunakan, dan memanfaatkan kawasan atau tanah yang tidak diindahkan setelah tiga kali peringatan tertulis akan dikenai sanksi berupa pencabutan Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha atau hapusnya Hak Atas Tanah/Hak Pengelolaan.\n2. Tanah atau kawasan yang telah ditetapkan sebagai telantar akan ditegaskan sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh negara dan dapat dialihkan kepada pihak lain atau dijadikan aset Bank Tanah.","revokes",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","PP No. 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/161850/pp-no-20-tahun-2021","02792eec-5fc3-4697-a49f-df56b3de29c6","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 48 OF 2025
CONCERNING
CONTROL OF ABANDONED AREAS AND LAND

BY THE GRACE OF THE ONE ALMIGHTY GOD

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

Considering :

that land is one of the basic capitals in development to improve the welfare of the people, nation, and state of Indonesia, and therefore must be managed, used, and utilized to the greatest extent for the prosperity of the people;
that land which has been controlled and/or owned, whether it already has land rights or is newly acquired based on land acquisition, is still largely in an abandoned state, so that the management, use, and utilization of the land are not optimal and have an impact on the achievement of development programs, food security, and national economic resilience, as well as the socio-economic conditions of the community;
that to optimize the management, use, and utilization of all land through re-arrangement regarding the control and utilization of abandoned areas and land, and to implement the provisions of Article 180 of Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law and the provisions of Article 27, Article 34, and Article 40 of Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations regarding the expiration of land rights due to abandonment, it is necessary to establish a Government Regulation concerning the Control of Abandoned Areas and Land;
that based on the considerations as referred to in letter a, letter b, and letter c, it is necessary to establish a Government Regulation concerning the Control of Abandoned Areas and Land;

Observing :

Article 5 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1960 Number 104, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 2043);
Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2023 Number 41, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6856);

DECIDES:

To enact :

GOVERNMENT REGULATION CONCERNING THE CONTROL OF ABANDONED AREAS AND LAND.

CHAPTER I
GENERAL PROVISIONS

","pdf_url","/proxy/pdf?id=e591f866-2aec-4f8e-847a-511bd35a6362","actionData","errors"]