[{"_1":2,"_132":-5,"_133":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","014f6e0e-819e-4069-91f4-0f9e924b8f59","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_128":129,"_130":131},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":-5,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_99":100,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":124,"_125":-5,"_126":127},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 8 Tahun 2011","number","8","year","2011","published_date","2011-03-23","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"sectors","location","Pemerintah Kota Bekasi","place_of_enactment","Bekasi","theme","Pajak Restoran","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD 2011/8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Restoran
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 2011. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pajak Restoran","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pajak Restoran di Kota Bekasi. Latar belakangnya adalah untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Ketentuan Substansial:

Objek Pajak: Pelayanan yang disediakan oleh restoran, termasuk makanan, minuman, roti, bakery, donat, catering, dan jasa boga. Tidak termasuk penjualan makanan/minuman dengan omzet tidak melebihi Rp. 3.000.000,-/bulan.
Subjek Pajak: Orang pribadi atau badan yang membeli makanan/minuman dari restoran. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran.
Dasar Pengenaan Pajak: Jumlah pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima oleh restoran.
Tarif Pajak: 10%.
Wilayah Pemungutan: Di wilayah daerah tempat restoran berlokasi.
Kewajiban Wajib Pajak: Mengisi dan menyampaikan SPTPD selambat-lambatnya 15 hari setelah berakhirnya masa pajak.
Pembayaran Pajak: Dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota.
Pemeriksaan: Walikota atau Pejabat berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah.

","transitional_provisions","1. Pajak Restoran yang masih terutang dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.","sanctions","1. Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang.\n2. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang.\n3. Setiap orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran yang tidak melakukan atau menolak dilakukan pendaftaran sebagai wajib pajak dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).\n4. Wajib pajak yang tidak melakukan pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).\n5. Wajib pajak yang menolak untuk diperiksa atau melanggar ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan/atau tidak membantu kegiatan pemeriksaan terhadapnya dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[94],{"_95":96,"_97":98},"text","Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2001","link","","revoked_by",[101],{"_95":102,"_97":103,"_36":104},"PERDA Kota Bekasi No. 10 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/259083/perda-kota-bekasi-no-10-tahun-2019","2eb3cc8f-3287-4909-b262-8a39eb58f19a","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[113],{"_95":114,"_97":115,"_36":116},"PERDA Kota Bekasi No. 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran","https://peraturan.bpk.go.id/Details/161544/perda-kota-bekasi-no-14-tahun-2018","8b49b983-e9b3-489e-ada1-87d9cce78bb8","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BEKASI CITY
NUMBER 08 OF 2011
CONCERNING
RESTAURANT TAX

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BEKASI,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that with the enactment of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, the Regional Regulation of Bekasi City Number 15 of 2001 concerning Restaurant Tax is deemed necessary to be replaced and adjusted to the current conditions;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Restaurant Tax.

In view of:

Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1981 Number 76, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3289);
Law Number 6 of 1983 concerning General Provisions and Taxation Procedures (State Gazette of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=014f6e0e-819e-4069-91f4-0f9e924b8f59","actionData","errors"]