[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ff9a3bca-fb3a-4a37-a3b7-277f50001bef","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":90,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2024 tentang Neraca Komoditas","short_title","Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2025","number","7","year","2025","published_date","2025-02-03","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6910a8b1-2cbb-425c-8ca9-861501b76ebd","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Presiden (Perpres)","short_name","PERPRES","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"b4352a21-9358-435d-b1a9-f4268ae07a7e","Kebijakan Perekonomian Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2024 tentang Neraca Komoditas","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Neraca Komoditas -perubahan
2025
Peraturan Presiden (Perpres) NO. 7, LN 2025 (11) : 21 hlm.; jdih.setneg.go.id
Peraturan Presiden (Perpres) TENTANG Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2024 tentang Neraca Komoditas
ABSTRAK:	\n \n Sehubungan dengan perubahan penataan tugas, fungsi, organisasi, dan nomenklatur kementerian negara serta upaya penyempurnaan kebijakan Neraca Komoditas, perlu mengubah ketentuan Neraca Komoditas sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 61 Tahun 2024. \n Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; PP Nomor 5 Tahun 2021; PP Nomor 27 Tahun 2021; PP Nomor 28 Tahun 2021; PP Nomor 29 Tahun 2021; Perpres Nomor 44 Tahun 2018; dan Perpres Nomor 61 Tahun 2024. \n Perpres ini mengubah beberapa ketentuan dalam Perpres Nomor 61 Tahun 2024. Menko Perekonomian melakukan koordinasi dan pengendalian atas penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan Neraca Komoditas nonpangan. Komoditas nonpangan tersebut terdiri atas minyak bumi dan gas bumi. Menko Pangan melakukan koordinasi dan pengendalian atas penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan Neraca Komoditas pangan. Komoditas pangan tersebut terdiri atas: gula, pergaraman, jagung, beras, daging lembu, perikanan, dan bawang putih. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2025. \n Perpres ini mengubah Perpres Nomor 61 Tahun 2024. \n Lampiran file: 21 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2024 tentang Neraca Komoditas","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2025 ini bertujuan untuk menyempurnakan kebijakan Neraca Komoditas dengan mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2024. Perubahan ini dilakukan sehubungan dengan penataan tugas, fungsi, organisasi, dan nomenklatur kementerian negara. Peraturan ini mengatur pembagian kewenangan antara Menko Perekonomian dan Menko Pangan dalam penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan Neraca Komoditas untuk komoditas pangan dan nonpangan. Menko Perekonomian bertanggung jawab atas komoditas nonpangan seperti minyak bumi dan gas bumi, sementara Menko Pangan mengelola komoditas pangan seperti gula, beras, dan daging lembu. Peraturan ini juga mengatur mekanisme koordinasi antar kementerian dan lembaga terkait dalam penyusunan Rencana Kebutuhan dan Rencana Pasokan, serta penetapan Neraca Komoditas. Selain itu, peraturan ini menetapkan integrasi sistem elektronik untuk memfasilitasi proses perizinan dan pengelolaan data terkait Neraca Komoditas.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[102],{"_103":104,"_105":106,"_36":107},"text","Perpres No. 61 Tahun 2024 tentang Neraca Komoditas","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/286317/perpres-no-61-tahun-2024","fa4c5cdf-50c9-4389-92b0-fd22ce8084de","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENTIAL REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 7 OF 2025
REGARDING
AMENDMENT TO PRESIDENTIAL REGULATION NUMBER 61 OF 2024
CONCERNING COMMODITY BALANCE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in connection with changes in the arrangement of duties, functions, organization, and nomenclature of state ministries as well as efforts to improve the Commodity Balance policy, it is necessary to amend the provisions of the Commodity Balance as stipulated in Presidential Regulation Number 61 of 2024 concerning Commodity Balance;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Presidential Regulation concerning Amendment to Presidential Regulation Number 61 of 2024 concerning Commodity Balance;

In view of:

Article 4 paragraph (1) of the 1945

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ff9a3bca-fb3a-4a37-a3b7-277f50001bef","actionData","errors"]