[{"_1":2,"_131":-5,"_132":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fa4c5cdf-50c9-4389-92b0-fd22ce8084de","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_127":128,"_129":130},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":-5,"_125":126},"title","Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 61 Tahun 2024 tentang Neraca Komoditas","short_title","Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 61 Tahun 2024","number","61","year","2024","published_date","2024-05-21","effective_date","2024-06-20","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6910a8b1-2cbb-425c-8ca9-861501b76ebd","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Presiden (Perpres)","short_name","PERPRES","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"6eed5ed3-359c-4453-a0bd-cc3a5bab34a2","Kepabeanan & Perdagangan Internasional","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Neraca Komoditas","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Neraca Komoditas
2024
Peraturan Presiden (Perpres) NO. 61, LN 2024 (87) : 42 hlm.; jdih.setneg.go.id
Peraturan Presiden (Perpres) TENTANG Neraca Komoditas
ABSTRAK:	\n \n Untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memenuhi kebutuhan barang konsumsi untuk penduduk dan bahan baku dan/atau bahan penolong untuk keperluan industri serta untuk meningkatkan efektivitas penerbitan persetujuan impor dan persetujuan ekspor, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai neraca komoditas. \n Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945; PP Nomor 5 Tahun 2021; PP Nomor 27 Tahun 2021; PP Nomor 28 Tahun 2021; PP Nomor 29 Tahun 2021; dan Perpres Nomor 44 Tahun 2018. \n Perpres ini mengatur tentang neraca komoditas dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Menteri melakukan koordinasi dan pengendalian atas penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan Neraca Komoditas. Neraca komoditas berfungsi sebagai: 1) dasar penerbitan Persetujuan Ekspor dan Persetujuan Impor; 2) acuan data dan informasi situasi konsumsi dan produksi suatu komoditas berskala nasional; 3) acuan data dan informasi kondisi serta proyeksi pengembangan industri nasional; dan 4) acuan penerbitan Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha di bidang Ekspor dan di bidang Impor dari kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2024. \n Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2022 tentang Neraca Komoditas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 48), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Lampiran file: 42 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2022 tentang Neraca Komoditas","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Presiden ini bertujuan untuk mengatur kembali ketentuan mengenai neraca komoditas guna memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memenuhi kebutuhan barang konsumsi dan bahan baku untuk industri. Peraturan ini juga bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penerbitan persetujuan impor dan ekspor. Neraca Komoditas berfungsi sebagai dasar penerbitan persetujuan ekspor dan impor, serta sebagai acuan data dan informasi situasi konsumsi dan produksi komoditas secara nasional. Menteri bertanggung jawab atas koordinasi dan pengendalian penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan Neraca Komoditas. Neraca Komoditas memuat data dan informasi lengkap mengenai kebutuhan dan pasokan, yang disediakan dalam Sistem Nasional Neraca Komoditas (SINAS NK). Penyusunan Neraca Komoditas melibatkan penyusunan dan penetapan Rencana Kebutuhan dan Rencana Pasokan, serta penetapan Neraca Komoditas. Pelaku usaha mengajukan usulan kebutuhan melalui SINAS NK, yang kemudian diverifikasi oleh kementerian/lembaga terkait. Penetapan Neraca Komoditas dilakukan berdasarkan rapat koordinasi tingkat menteri atau secara elektronik melalui SINAS NK.

","transitional_provisions","1. Neraca Komoditas yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktunya berakhir.\n2. Usulan perubahan kebutuhan dan/atau pasokan terhadap Neraca Komoditas yang telah ditetapkan dan diajukan oleh Pelaku Usaha sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini, dapat dilakukan penetapan perubahan Neraca Komoditasnya sepanjang telah diverifikasi oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian pembina sektor komoditas.\n3. Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha berupa Persetujuan Ekspor dan Persetujuan Impor yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya habis.\n4. Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha berupa Persetujuan Ekspor dan Persetujuan Impor yang telah diajukan prosesnya sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini, dilanjutkan berdasarkan Peraturan Presiden ini.\n5. Usulan Rencana Kebutuhan dan/atau Rencana Pasokan yang diajukan oleh Pelaku Usaha sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini, dilanjutkan berdasarkan Peraturan Presiden ini.","sanctions","(-)","revokes",[96],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","PERPRES No. 32 Tahun 2022 tentang Neraca Komoditas","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/199375/perpres-no-32-tahun-2022","f1af2a6b-603c-484c-9247-a3ed2569fb0d","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[112],{"_97":113,"_99":114,"_36":115},"Perpres No. 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2024 tentang Neraca Komoditas","https://peraturan.bpk.go.id/Details/314634/perpres-no-7-tahun-2025","ff9a3bca-fb3a-4a37-a3b7-277f50001bef","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENTIAL REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 61 OF 2024
ON
COMMODITY BALANCE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that to implement the provisions of Article 559 paragraph (5) of Government Regulation Number 5 of 2021 concerning the Implementation of Risk-Based Business Licensing and Article 5 paragraph (7) and Article 6 paragraph (8) of Government Regulation Number 29 of 2021 concerning the Implementation of Trade Sector and in the context of issuing import approvals for fishery commodities as referred to in Article 276 paragraph (1) and salting as referred to in Article 284 paragraph (1) of Government Regulation Number 27 of 2021 concerning the Implementation of Marine Affairs and Fisheries and ensuring the availability of raw materials and/or auxiliary materials as referred to in Article 7 and Article 11 paragraph (1) of Government Regulation Number 28 of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fa4c5cdf-50c9-4389-92b0-fd22ce8084de","actionData","errors"]