Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.

Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 169/PMK.04/2017

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.04/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.04/2013 Tentang Tata Cara Penagihan Bea Masuk dan/Atau Cukai

Juga dikenal sebagai: PMK 169/PMK.04/2017 · PMK No. 169/PMK.04/2017

Status:
Berlaku
Tanggal Berlaku:20 Januari 2018Tanggal Penetapan:20 November 2017
Kepabeanan & Perdagangan Internasional

Informasi

TipePeraturan Menteri Keuangan
TemaPerubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.04/2013 Tentang Tata Cara Penagihan Bea Masuk dan/Atau Cukai
LokasiKementerian Keuangan
Tanggal Berlaku20 Januari 2018
Tanggal Penetapan20 November 2017
Tempat PenetapanJakarta

Riwayat Peraturan

Mengubah

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.04/2013 tentang Tata Cara Penagihan Bea Masuk dan/atau Cukai.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini bertujuan untuk menyempurnakan tata cara penagihan Bea Masuk dan/atau Cukai, terutama dalam hal penagihan kekurangan Cukai akibat kenaikan golongan Pengusaha Pabrik dan/atau penggolongan harga jual eceran per batang atau gram. Selain itu, peraturan ini juga menyesuaikan pihak yang melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Hasil Tembakau dan mengoptimalkan kegiatan penagihan Bea Masuk dan/atau Cukai kepada Penanggung Bea Masuk dan/atau Cukai.

Ketentuan Substansial: Peraturan ini mengatur pembagian kewenangan antar lembaga pemerintah, termasuk perubahan definisi dan prosedur terkait penagihan Bea Masuk dan/atau Cukai. Ruang lingkup kegiatan yang diatur meliputi penagihan utang Bea Masuk dan/atau Cukai, penerbitan surat teguran, surat paksa, dan pelaksanaan penyitaan. Subjek hukum diwajibkan untuk melunasi utang Bea Masuk dan/atau Cukai, termasuk sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga. Peraturan ini juga mengatur prosedur penagihan seketika dan sekaligus, serta penyanderaan bagi penanggung yang tidak melunasi utang tepat waktu.

(-)

1. Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat dijatuhi sanksi administratif maupun pidana. 2. Sanksi administratif dapat berupa teguran tertulis, penangguhan usaha, pencabutan izin, atau pembatalan izin. 3. Sanksi pidana dapat berupa pidana kurungan atau penjara.