[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ff18f99c-23d2-4a96-9e94-d10385c3d075","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Undang-undang (UU) Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara","short_title","Undang-undang (UU) Nomor 61 Tahun 2024","number","61","year","2024","published_date","2024-10-15","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"83cf7aa3-07dc-4292-9807-b06fe839e651","Pembentukan Lembaga Negara","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Kementerian Negara - perubahan
2024
Undang-undang (UU) NO. 61, LN 2024 (225), TLN (6994) : 5 hlm.; jdih.setneg.go.id
Undang-undang (UU) TENTANG Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
ABSTRAK:	\n \n UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara masih memerlukan penyempurnaan untuk dapat menampung kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi sehingga perlu diubah. \n Dasar hukum UU ini adalah Pasal 4 ayat (1), Pasal 17, Pasal 20, dan Pasal 21 UUD 1945 dan UU Nomor 39 Tahun 2008. \n UU ini mengubah beberapa ketentuan dalam UU Nomor 39 Tahun 2008. Dalam hal tertentu, pembentukan kementerian tersendiri dapat didasarkan pada suburusan pemerintahan atau perincian urusan pemerintahan sepanjang memiliki keterkaitan ruang lingkup\r\nurusan pemerintahan. Jumlah keseluruhan Kementerian yang dibentuk ditetapkan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan oleh Presiden. \r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2024. \n UU ini mengubah UU Nomor 39 Tahun 2008. \n Lampiran file: 8 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 5, penjelasan hlm 6 sd 8) \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916)","scope_and_parties","policy_content","Undang-Undang ini bertujuan untuk menyempurnakan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara guna menampung kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi. Perubahan ini memungkinkan pembentukan kementerian baru berdasarkan suburusan pemerintahan dan memberikan Presiden kewenangan untuk mengubah unsur organisasi sesuai kebutuhan. Jumlah kementerian ditetapkan berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan. Hubungan fungsional antara kementerian dan lembaga pemerintah lainnya diatur untuk dilaksanakan secara sinergis. Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga pemerintah nonkementerian diatur dengan Peraturan Presiden.","transitional_provisions","1. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat wajib melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan Undang-Undang ini paling lambat 2 tahun setelah mulai berlaku.\n2. Dalam hal dilakukan perubahan unsur organisasi sesuai Pasal 9A, ketentuan mengenai unsur organisasi tersebut dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[100],{"_101":102,"_103":104,"_36":105},"text","UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/39719/uu-no-39-tahun-2008","265bf47a-78cc-4c07-b779-7b56b76e7618","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 61 OF 2024
ON
AMENDMENT TO LAW NUMBER 39 OF 2008
ON STATE MINISTRIES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering :

Whereas THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA as the holder of power
government is assisted by state ministers who
handle certain affairs in the field of government
in order to achieve the goals of the state as mandated
in the Preamble to the 1945 Constitution of
the Republic of Indonesia;
that state ministers as referred to in
letter a are appointed and dismissed by THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA to
assist THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA in administering
government based on good governance
that is good and democratic;
that Law Number 39 of 2008 on
State Ministries still needs improvement
to accommodate needs in
the administration of government and follow up on
the Constitutional Court Decision so it needs

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ff18f99c-23d2-4a96-9e94-d10385c3d075","actionData","errors"]