Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 2008

Undang-Undang ini dibentuk untuk mengatur pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara, yang merupakan perangkat pemerintah dalam menjalankan urusan tertentu di bidang pemerintahan. Tujuannya adalah untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara secara efektif dan efisien. Undang-Undang ini menegaskan bahwa setiap kementerian dipimpin oleh seorang Menteri yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Kementerian bertanggung jawab atas urusan pemerintahan yang meliputi urusan luar negeri, dalam negeri, pertahanan, dan urusan lainnya yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur tentang persyaratan pengangkatan dan pemberhentian Menteri, serta larangan rangkap jabatan bagi Menteri untuk meningkatkan profesionalisme dan fokus pada tugas pokok dan fungsi kementerian.