[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fefc4ca7-efe2-4ce4-a968-2387608d85c0","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bangka Belitung No. 3 Tahun 2004","number","3","year","2004","published_date","2004-03-15","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"4d737c56-8459-4de6-aa6c-23f2dd6edff8","Pertambangan & Sumber Energi","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Bangka Belitung","place_of_enactment","Pangkal Pinang","theme","Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENGELOLAAN-USAHA-PERTAMBANGAN-UMUM
2004
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD Tahun 2004 Nomor 2 Seri C/TLD Nomor 28
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum
ABSTRAK:	\n \n Sebagai pelaksanaan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, perlu dibuat suatu pedoman pengelolaan usaha pertambangan umum pada lintas Kabupaten/Kota dan pada wilayah laut dari 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis pantai.\r\nDalam rangka pelayanan yang prima pada usaha pertambangan umum dan terjaminnya \r\nkelestarian sumber daya mineral yang berwawasan lingkungan, serta terciptanya pengusahaan bahan galian secara profesional dengan sistem pengelolaan pertambangan umum yang berkeadilan dan berkelanjutan. \n Dasar hukum dalam peraturan ini adalah UU No.5 Thn 1960; UU No.1 Thn 1967; UU No.5 Thn 1967; UU No.11 Thn 1967; UU No.6 Thn 1968; UU No.24 Thn 1992; UU No.23 Thn 1997; UU No.22 Thn 1999; UU No.25 Thn 1999; UU No.27 Thn 2000; UU No.5 Thn 2003; PP No.32 Thn 1969; PP No.19 Thn 1973; PP No.27 Thn 1980; PP No.27 Thn 1999; mPP No.25 Thn 2000; PP No.104 Thn 2000; PP No.45 Thn 2003; Keppres No.44 Thn 1999; Perda No.13 Thn 2002; Perda No.28 Thn 2002; Perda No.3 Thn 2003. \n Dalam peraturan ini mengatur tentang pengelolaan usaha pertambangan umum; wilayah pertambangan; wewenang dan tanggung jawab; kuasa pertambangan; hak dan kewajiban pemegang kuasa pertambangan; pengelolaan lingkungan dan reklamasi; bearkhirnya kuasa pertambangan; hubungan pertambangan dengan hak atas tanah; pengembangan wilayah dan pengembangan masyarakat serta kemitrausahaan pertambangan; pertambangan rakyat; kewajiban keuangan pemegang kuasa pertambangan; pemungutan dan pemeriksaan; pembinaa dan pengawasan; keadaan memaksa; penyitaan; penyidikan; ketentuan pidana; ketentuan peralihan; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 51 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur pengelolaan usaha pertambangan umum di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Latar belakangnya adalah pelaksanaan kewenangan daerah otonom dan perlunya pengelolaan pertambangan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan prima dalam usaha pertambangan umum, menjamin kelestarian sumber daya mineral, dan menciptakan pengusahaan bahan galian secara profesional dengan sistem pengelolaan pertambangan umum yang berkeadilan dan berkelanjutan.\n\nKetentuan substansial mencakup:\n\n1. **Kewenangan**: Gubernur berwenang menetapkan wilayah pertambangan umum di lintas Kabupaten/Kota yang tidak ada kerjasama, serta di wilayah laut 4-12 mil dari pantai. Gubernur juga berwenang memberikan Kuasa Pertambangan (KP) dan menentukan lokasi yang tertutup untuk kegiatan pertambangan.\n2. **Perizinan**: Setiap usaha pertambangan umum harus memiliki KP dari Gubernur. KP diberikan untuk satu jenis bahan galian, termasuk mineral ikutan yang wajib dilaporkan dan dikenakan royalty. Jenis KP meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, dan penjualan.\n3. **Hak dan Kewajiban Pemegang KP**: Pemegang KP berhak melaksanakan usaha pertambangan, mendapat prioritas peningkatan KP, dan mendapatkan pembinaan. Kewajibannya meliputi penyampaian laporan kegiatan, pembayaran retribusi dan jaminan reklamasi, memelihara K3, memperbaiki kerusakan lingkungan, melakukan reklamasi, pengembangan wilayah dan masyarakat, serta mematuhi ketentuan KP.\n4. **Pengelolaan Lingkungan**: Pemegang KP wajib melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta reklamasi lahan pasca tambang sesuai AMDAL dan RKL-RPL yang disetujui. Peruntukan lahan pasca tambang ditetapkan oleh Gubernur dengan melibatkan masyarakat.\n5. **Kewajiban Keuangan**: Pemegang KP diwajibkan membayar iuran tetap, uang jaminan kesungguhan, jaminan reklamasi, biaya jasa pelayanan penelusuran informasi, biaya jasa pelayanan pemberian peta informasi, biaya jasa kompilasi dan evaluasi data wilayah eks KP, dan iuran eksplorasi/eksploitasi/royalty.","transitional_provisions","1. Kuasa Pertambangan dan Kontrak Karya yang telah diterbitkan sebelum diberlakukan Peraturan Daerah ini, hak dan kewajibannya tetap berlaku sampai habis masa berlakunya, dengan memperhatikan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).\n2. Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap pelaku tindak pidana dibidang pertambangan umum dapat dikenakan sanksi pidana lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","PERDA Prov. Bangka Belitung No. 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/24732/perda-prov-bangka-belitung-no-7-tahun-2014","7a0600e1-bd96-4d11-9128-300428b2a422","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
BANGKA BELITUNG ISLANDS PROVINCE
NUMBER 2 SERIES C

MANAGEMENT OF GENERAL MINING BUSINESS

REGIONAL REGULATION
BANGKA BELITUNG ISLANDS PROVINCE
NUMBER 3 YEAR 2004
CONCERNING
MANAGEMENT OF GENERAL MINING BUSINESS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF BANGKA BELITUNG ISLANDS,

\n\n \n \n

Considering:

that as implementation of Article 3 of Government Regulation Number 25 of 2000 concerning the Authority of the Government and the Authority of the Province as an Autonomous Region, it is necessary to create a guideline for the management of general mining business across Regencies/Cities and in the sea area from 4 (four) miles up to 12 (twelve) miles from the coastline;
that in order to provide excellent service to the general mining business and to ensure the sustainability of mineral resources that are environmentally sound, as well as to create professional exploitation of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fefc4ca7-efe2-4ce4-a968-2387608d85c0","actionData","errors"]