[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fedddb78-da24-4418-8303-4c87705f524c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2005 tentang Retribusi Tempat Rekreasi","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2005","number","4","year","2005","published_date","2005-02-15","effective_date","2005-02-16","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya","place_of_enactment","Singaparna","theme","Retribusi Tempat Rekreasi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI - TEMPAT - REKREASI
2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD Kab Tasikmalaya Tahun 2005
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Tempat Rekreasi
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dalam rangka mengembangkan bidang pariwisata di Kabupaten Tasikmalaya dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus untuk meningkatkan pendapatan asli Daerah Kabupaten Tasikmalaya perlu ditetapkan ketentuan tentang pemungutan Retribusi dari tempat rekreasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah berwenang untuk memungut Retribusi Tempat Rekreasi \n UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 9 Tahun 1990; UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 1997; UU No. 32 Tahun 2004; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 67 Tahun 1996; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 66 Tahun 2001; Perda Kab. Tasikmalaya No. 07 Tahun 2000; Perda Kab. Tasikmalaya No. 04 Tahun 2002; Perda Kab. Tasikmalaya No. 12 Tahun 2003; Perda Kab. Tasikmalaya No. 8 Tahun 2004 \n Peraturan ini mengatur tentang Retribusi Tempat Rekreasi, yang meliputi: Ketentuan Umum; Nama, Objek dan Subjek Retribusi; Golongan Retribusi; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Besarnya Tarif Retribusi; Wilayah Pemungutan; Saat Retribusi Terutang; Tata Cara Pembayaran; Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi; Pengelolaan; Pemeliharaan Fasilitas Tempat Rekreasi Serta Pembinaan Petugas Pengelola; Ketentuan Pidana; Penyidikan; Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2005. \n UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2000 \n 7 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Rekreasi.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Tempat Rekreasi di Kabupaten Tasikmalaya. Latar belakangnya adalah untuk mengembangkan pariwisata daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur tentang:

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi: Retribusi Tempat Rekreasi dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat atau fasilitas pariwisata. Objek retribusi meliputi objek dan daya tarik wisata serta lokasi khas. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan tersebut.
Golongan Retribusi: Retribusi Tempat Rekreasi digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa: Besarnya pembayaran jasa dihitung berdasarkan klasifikasi tempat rekreasi (Kelas I, II, dan III) yang akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
Besarnya Tarif Retribusi: Tarif retribusi ditetapkan untuk masuk ke objek dan daya tarik wisata, lokasi khas, dan penggunaan fasilitas bak rendam air panas dengan tarif yang berbeda berdasarkan kelas dan jenis pengunjung (dewasa/anak-anak).
Wilayah Pemungutan: Retribusi dipungut di daerah tempat pelayanan penyediaan Tempat Rekreasi.
Saat Retribusi Terutang: Retribusi terutang pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
Tata Cara Pembayaran: Pembayaran retribusi harus dilunasi sekaligus dan diberikan tanda pembayaran. Tata cara pembayaran diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Retribusi: Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi kepada wajib retribusi untuk anak di bawah umur 5 tahun, kegiatan sosial, penelitian, dan promosi pariwisata.
Pengelolaan Tempat Rekreasi: Pengelolaan Tempat Rekreasi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
Pemeliharaan Fasilitas Tempat Rekreasi: Pemeliharaan fasilitas dilaksanakan secara swakelola dengan dana pemeliharaan sebesar 10% dari hasil pemungutan retribusi.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Setiap orang dan atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 7, 8, 9, dan Pasal 16 diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000.","revokes",[],"revoked_by",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","PERDA Kab. Tasikmalaya No. 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/296424/perda-kab-tasikmalaya-no-9-tahun-2011","0298d436-e592-49aa-8fbe-0bb917f37e63","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF TASIKMALAYA REGENCY
NUMBER: 4 YEAR 2005
CONCERNING
LOCAL FEE FOR RECREATION PLACES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TASIKMALAYA

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to develop the tourism sector in Tasikmalaya Regency and improve services to the community while increasing the original income of the Tasikmalaya Regency, it is necessary to stipulate provisions regarding the collection of Local Fee from recreational places.
that based on Government Regulation Number 66 of 2001 concerning Regional Retribution, the Regional Government is authorized to collect Local Fee for Recreation Places;
that based on the considerations as referred to in letters a and b above, the regulation and stipulation need to be stated in the Regional Regulation of Tasikmalaya Regency.

In view of:

Law Number 14 of 1950 concerning the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fedddb78-da24-4418-8303-4c87705f524c","actionData","errors"]