[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fe89590d-7f2d-426c-99f5-e4ca0dad8d79","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat No. 1 Tahun 2015","number","1","year","2015","published_date","2015-07-22","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"994fffcc-f39f-4362-a0b4-e56f5bfe64e3","Pariwisata & Kebudayaan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat","place_of_enactment","Pangkalan Bun","theme","Tanda Daftar Usaha Pariwisata","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KEPARIWISATAAN
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2015/No.1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Tanda Daftar Usaha Pariwisata
ABSTRAK:	\n \n Untuk menjamin kepastian hukum bagi pengusaha pariwisata dalam menjalankan usahanya dan untuk penyediaan informasi pariwisata kepada masyarakat diperlukan pendaftaran usaha pariwisata.\r\nBerdasarkan pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata di daerah maka pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya kepada pemerintah pemerintah daerah sehingga perlu diatur tanda daftar usaha pariwisata. \n Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan\r\nUndang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya\r\nUndang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik\r\nUndang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah\r\nUndang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan\r\nUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik\r\n \n Pendaftaran Usaha Pariwisata \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 34 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini secara implisit mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2002 tentang Ijin Usaha Hotel dengan Tanda Melati, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Sarana Pariwisata, dan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Jasa Pariwisata karena adanya perubahan regulasi terkait retribusi dan perizinan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) di Kabupaten Kotawaringin Barat. Tujuan pendaftaran usaha pariwisata adalah untuk menjamin kepastian hukum bagi pengusaha pariwisata dan menyediakan informasi bagi pihak yang berkepentingan. Setiap pengusaha yang menyelenggarakan usaha kepariwisataan wajib mendaftarkan usahanya, kecuali pengusaha mikro atau kecil. Objek pendaftaran meliputi berbagai jenis usaha pariwisata seperti jasa perjalanan wisata, penyediaan akomodasi, jasa makanan dan minuman, kawasan pariwisata, transportasi wisata, daya tarik wisata, penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, jasa pramu wisata, jasa pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran, jasa konsultan pariwisata, jasa informasi pariwisata, wisata tirta, dan SPA. Proses pendaftaran meliputi permohonan, pemeriksaan berkas, pencantuman dalam daftar usaha pariwisata, penerbitan TDUP, dan pemutakhiran daftar. Pengawasan dilakukan oleh Bupati melalui dinas terkait. Terdapat larangan bagi usaha karaoke, kelab malam, diskotik, dan panti pijat terkait dengan fasilitas dan lokasi. Pelanggaran terhadap ketentuan administrasi dapat dikenai sanksi administratif.","transitional_provisions","1. Izin usaha pariwisata yang telah diterbitkan sebelum berlakunya peraturan daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.\n2. Pengusaha yang memiliki izin tetap usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengajukan permohonan pendaftaran usaha pariwisata paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal berlakunya Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan administrasi dapat diberikan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, pencabutan sementara izin, pencabutan tetap izin, denda administratif, dan/atau sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\n2. Setiap pengusaha yang melanggar ketentuan Pasal 33, Pasal 34, dan/atau Pasal 35 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","PERDA Kab. Kotawaringin Barat No. 9 Tahun 2021 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/207573/perda-kab-kotawaringin-barat-no-9-tahun-2021","c4a17dba-0c43-465d-829b-0aa2ce612ce3","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF WEST KOTAWARINGIN
CENTRAL KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF KOTAWARINGIN BARAT REGENCY
NUMBER 1 YEAR 2015
ABOUT
TOURISM BUSINESS REGISTRATION CERTIFICATE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF WEST KOTAWARINGIN,

\n\n \n \n

Considering:

that to ensure legal certainty for tourism entrepreneurs in carrying out their businesses and to provide tourism information to the public, tourism business registration is required;
that based on Article 15 paragraph (1) of Law Number 10 of 2009 concerning Tourism, in order to organize a tourism business in the region, tourism entrepreneurs are required to register their businesses with the regional government so it is necessary to regulate the tourism business registration certificate;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning the Tourism

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fe89590d-7f2d-426c-99f5-e4ca0dad8d79","actionData","errors"]