[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fe12d8a2-3049-49e9-ac0b-4e50783bae0f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":-5,"_90":91,"_92":93,"_94":93,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2023","number","9","year","2023","published_date","2023-07-21","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70,73],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"4e8b4b74-3e6b-409c-94dd-819d83371801","Dokumentasi & Informasi Hukum",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"5c23153e-8a22-44ee-bfce-ce6ef5f16760","Hukum Pidana, Perdata & Dagang",{"_6":74,"_54":75,"_56":-5},"8239c8e8-e9f6-4adb-b763-f2824c2e6e50","Proses Peradilan & Hukum Acara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Demak","place_of_enactment","Demak","theme","Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pembentukan produk hukum
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2023/NOMOR.9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa pembentukan produk hukum daerah merupakan \r\nupaya sistematik, terencana dan terpadu serta prosedural\r\ndalam mewujudkan kepastian hukum, ketertiban dan\r\nkeadilan yang mendasarkan pada asas pembentukan dan\r\nmuatan materi peraturan perundang-undangan dengan\r\nberlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa untuk mewujudkan pembentukan produk hukum\r\ndaerah yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan\r\ndibutuhkan penataan dan perbaikan mekanisme\r\npembentukan produk hukum daerah sejak perencanaan,\r\npenyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan\r\nhingga pengundangan dengan menambahkan antara lain\r\npengaturan mengenai metode omnibus dalam\r\npembentukan peraturan perundang-undangan serta\r\nmemperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat;\r\nbahwa dengan diundangkannya Undang-Undang \r\nNomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas\r\nUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang\r\nPembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga\r\nPeraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang\r\nPembentukan Produk Hukum Daerah perlu disesuaikan; \r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu\r\nmenetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan AtasPeraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2021; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan ayat (2) Pasal 5, penyisipan Pasal 18A, Pasal 18B dan Pasal 18C, penambahan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 26, penambahan ayat (3) Pasal 31, perubahan Pasal 101, penambahan Bab XIA, penyisipan Pasal 101A, perubahan Pasal 105. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2023. \n Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2021 diubah. \n 10 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 1)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Perubahan tersebut meliputi penambahan pengaturan mengenai metode omnibus dalam penyusunan Rancangan Perda, yang harus ditetapkan dalam Propemperda. Metode omnibus mencakup materi muatan baru, perubahan materi muatan terkait, dan/atau pencabutan peraturan yang digabungkan ke dalam satu peraturan. Materi muatan yang diatur dengan metode omnibus hanya dapat diubah atau dicabut dengan mengubah atau mencabut peraturan tersebut.\n\nSelain itu, Peraturan Daerah ini memungkinkan pembentukan Produk Hukum Daerah secara elektronik, termasuk penggunaan tanda tangan elektronik yang tersertifikasi. Produk Hukum Daerah yang dibentuk dan ditandatangani secara elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan yang dibentuk secara konvensional. Peraturan ini juga menambahkan ketentuan terkait pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda yang dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.\n\nPerubahan lainnya mencakup penguatan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembentukan Produk Hukum Daerah, baik secara daring maupun luring. Masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki kepentingan atas materi muatan rancangan Produk Hukum Daerah berhak memberikan masukan. Bupati juga melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam pembentukan Produk Hukum Daerah, yang didelegasikan kepada PD yang membidangi hukum. Setiap tahapan pembentukan Produk Hukum Daerah mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan, analis hukum, jabatan fungsional lainnya, analis legislatif, dan tenaga ahli.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[105],{"_106":107,"_108":109,"_36":110},"text","PERDA Kab. Demak No. 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/185667/perda-kab-demak-no-1-tahun-2021","c7abe9bd-6e70-4983-9b63-dc56e16a9ab1","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF DEMAK
THE PROVINCE OF CENTRAL JAVA

REGIONAL REGULATION OF DEMAK REGENCY
NUMBER 9 OF 2023
ON
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION NUMBER 1 OF 2021
ON THE ESTABLISHMENT OF REGIONAL LEGAL PRODUCTS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF DEMAK,

\n\n \n \n

Considering :

that the establishment of regional legal products is a systematic, planned and integrated as well as procedural effort in realizing legal certainty, order and justice based on the principles of formation and content of statutory regulations based on Pancasila and the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia;
that in order to realize the establishment of planned, integrated and sustainable regional legal products, it is necessary to organize and improve the mechanism for the formation of regional legal products from planning, preparation, discussion, ratification or stipulation to promulgation by

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fe12d8a2-3049-49e9-ac0b-4e50783bae0f","actionData","errors"]