[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fda77ff6-25a3-4fc3-aedb-7a05a2509fce","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Analis Legislatif","short_title","Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2024","number","12","year","2024","published_date","2024-10-17","effective_date","2024-10-18","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","53ceb3db-a73c-4b08-bbbf-497152f2f387","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi","short_name","Permen PANRB","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"9e2500d5-7479-4df6-9a72-4e515267d48e","Profesi & Sertifikasi Keahlian","tags",[],"location","Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi","place_of_enactment","Jakarta","theme","Jabatan Fungsional Analis Legislatif","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Jabatan Fungsional - Analis Legislatif
2024
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NO. 12, BN 2024 (776); 15 hlm
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi TENTANG Jabatan Fungsional Analis Legislatif
ABSTRAK:	\n \n bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Analis Legislatif sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti\r\n\r\n \n Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 61 Tahun 2024; UU Nomor 20 Tahun 2023; PP Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020; Perpres Nomor 47 Tahun 2021; Permenpan RB Nomor 60 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Permenpan Nomor 39 Tahun 2022; Permenpan Nomor 1 Tahun 2023 \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2024. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Analis Legislatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 431).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri ini mengatur tentang Jabatan Fungsional Analis Legislatif, yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga legislatif melalui sumber daya manusia yang kompeten dalam analisis, asistensi, dan ekspose hasil analisis. Jabatan Fungsional Analis Legislatif merupakan jabatan karier PNS yang termasuk dalam klasifikasi/rumpun ilmu sosial dan yang berkaitan, serta merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian dengan jenjang mulai dari Ahli Pertama hingga Ahli Utama. Tugas utama jabatan ini adalah melaksanakan kegiatan analisis, asistensi, dan ekspose hasil analisis untuk mendukung lembaga legislatif, dengan ruang lingkup kegiatan yang meliputi analisis substansi dan pendampingan, serta pemaparan dan pembahasan hasil analisis dalam berbagai forum. Pengangkatan PNS dalam jabatan ini dapat dilakukan melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, atau promosi, dengan persyaratan yang berbeda untuk setiap jalur pengangkatan. Peraturan ini juga mengatur tentang pengelolaan kinerja, pengembangan kompetensi, dan kenaikan pangkat Analis Legislatif, serta menunjuk lembaga yang bertugas mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di bidang persidangan, administrasi, dan keahlian sebagai instansi pembina Jabatan Fungsional Analis Legislatif.","transitional_provisions","1. Analis Legislatif yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan dalam Peraturan Menteri ini, tetap menduduki dan melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Analis Legislatif dan wajib memenuhi kualifikasi pendidikan magister paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","Permen PANRB No. 12 Tahun 2025 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Keahlian Legislatif dan Persidangan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/325288/permen-panrb-no-12-tahun-2025","7d802ddc-3785-4f96-98fc-4ef5d79c824a","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGULATION OF THE MINISTER OF STATE APPARATUS EMPOWERMENT
AND BUREAUCRATIC REFORM OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 12 OF 2024
on
FUNCTIONAL POSITION OF LEGISLATIVE ANALYST

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF STATE APPARATUS EMPOWERMENT
AND BUREAUCRATIC REFORM OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering / Whereas:

that to support the implementation of the functions, duties, and authorities of legislative institutions, human resources are needed who shall have the competence to conduct analysis, assistance, and expose the results of the analysis;
that for career development and increased professionalism of civil servants who shall have the duties, responsibilities, and authorities to conduct analysis, assistance, and expose the results of the analysis in order to support the implementation of the functions, duties, and authorities of legislative institutions and to improve organizational performance,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fda77ff6-25a3-4fc3-aedb-7a05a2509fce","actionData","errors"]