[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fd9add9e-b9c0-47b2-91d5-f3701e427833","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_98":99,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang dan Angka Kreditnya","short_title","Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2014","number","37","year","2014","published_date","2014-10-13","effective_date","2014-11-18","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","53ceb3db-a73c-4b08-bbbf-497152f2f387","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi","short_name","Permen PANRB","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"0a3cfb9e-6846-4d36-871c-dcb4bee3509a","Profesi & Sertifikasi Keahlian","tags",[],"location","Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi","place_of_enactment","Jakarta","theme","Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang dan Angka Kreditnya","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2014
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NO. 37, BN.2014/No.1800, jdih.menpan.go.id: 34 Hlm
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi TENTANG Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang dan Angka Kreditnya
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2014. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 131/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/05/M.PAN/1/2005.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri ini mengatur tentang Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang dan Angka Kreditnya. Latar belakangnya adalah adanya kekurangan dalam Keputusan Menteri PAN Nomor 131/KEP/M.PAN/12/2002 yang telah diubah dengan Keputusan Menteri PAN Nomor KEP/05/M.PAN/1/2005, sehingga perlu diganti.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:\n\n1. **Instansi Pembina:** Kementerian Perdagangan ditetapkan sebagai instansi pembina Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang, dengan tugas melaksanakan pembinaan yang meliputi penyusunan ketentuan pelaksanaan dan teknis, penetapan pedoman formasi, standar kompetensi, kurikulum pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pengembangan sistem informasi, fasilitasi pelaksanaan, pembentukan organisasi profesi, penyusunan etika profesi, pembinaan Tim Penilai, serta monitoring dan evaluasi.\n2. **Jenjang Jabatan:** Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang terdiri dari kategori keterampilan dan keahlian, dengan jenjang masing-masing. Kategori keterampilan meliputi Penguji Mutu Barang Pemula, Terampil, Mahir, dan Penyelia. Kategori keahlian meliputi Penguji Mutu Barang Ahli Pertama, Ahli Muda, dan Ahli Madya.\n3. **Unsur Kegiatan:** Unsur kegiatan yang dinilai angka kreditnya terdiri dari unsur utama (pendidikan, pengujian mutu barang, dan pengembangan profesi) dan unsur penunjang.\n4. **Rincian Kegiatan dan Angka Kredit:** Peraturan ini juga mengatur rincian kegiatan dan angka kredit untuk setiap jenjang jabatan, baik kategori keterampilan maupun keahlian.\n5. **Penilaian dan Penetapan Angka Kredit:** Setiap Penguji Mutu Barang wajib mencatat dan menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan dan mengusulkan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit (DUPAK) secara hirarki kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.\n6. **Pengangkatan dalam Jabatan:** Syarat pengangkatan pertama kali dalam jabatan fungsional penguji mutu barang, baik untuk kategori keterampilan maupun keahlian, meliputi persyaratan ijazah, pangkat, pendidikan dan pelatihan fungsional, serta penilaian prestasi kerja.","transitional_provisions","Prestasi kerja yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, dinilai berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 131/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/05/ M.PAN/1/2005.","sanctions","(-)","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97},"text","Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 131/KEP/ M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/05/M.PAN/1/2005","link","","revoked_by",[100],{"_94":101,"_96":102,"_36":103},"Permen PAN & RB No. 54 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang","https://peraturan.bpk.go.id/Details/143757/permen-pan-rb-no-54-tahun-2020","98f1c9b3-7e54-435d-84fa-934ebbf376ff","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER
OF STATE APPARATUS EMPOWERMENT
AND BUREAUCRATIC REFORM
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE MINISTER OF STATE APPARATUS EMPOWERMENT
AND BUREAUCRATIC REFORM OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 37 OF 2014
ABOUT
FUNCTIONAL POSITION OF GOODS QUALITY INSPECTOR AND ITS CREDIT SCORE

BY THE GRACE OF ALMIGHTY GOD

MINISTER OF STATE APPARATUS EMPOWERMENT
AND BUREAUCRATIC REFORM OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that the Decree of the Minister of State Apparatus Empowerment Number 131/ΚΕΡ/M.PAN/12/2002 concerning the Functional Position of Goods Quality Inspector and its Credit Score as amended by the Decree of the Minister of State Apparatus Empowerment Number KEP/05/M.PAN/1/2005 still has shortcomings and has not been able to meet the demands of needs, so it needs to be replaced;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of State

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fd9add9e-b9c0-47b2-91d5-f3701e427833","actionData","errors"]