[{"_1":2,"_139":-5,"_140":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fd7256f0-77dd-40ea-8b4d-abc143238aa6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_135":136,"_137":138},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_124":125,"_126":127,"_128":129,"_130":131,"_132":-5,"_133":134},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 6 Tahun 2011","number","6","year","2011","published_date","2011-12-07","effective_date","2011-12-22","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara","place_of_enactment","Kefamenanu","theme","Retribusi Jasa Umum","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2011 Nomor 6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Jasa Umum
ABSTRAK:	\n \n bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor\r\n28 Tahun 2009 tentang Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk membuat Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah; bahwa sesuai dengan kewenangan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Daerah dapat meninjau kembali semua Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah yang tidak sesuai lagi, dengan tujuan untuk menciptakan keseimbangan antara pengeluaran dan pendapatan daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam\r\nhuruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum; \r\n \n UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009 ; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP NO. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No.6 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006; PMK No. 11/PMK.07/2010; Perda Kabupaten Timor Tengah Utara No. 6 Tahun 2008; Perda Kabupaten Timor Tengah Utara No. 7 tahun 2008; Perda Kabupaten Timor Tengah Utara No. 8 tahun 2008; Perda Kabupaten Timor Tengah Utara No. 9 tahun 2008; Perda Kabupaten Timor Tengah Utara No. 19 tahun 2008 \n Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum, dengan sistematika sebagai berikut: I. Ketentuan Umum; II. Ruang Lingkup; III. Nama, Objek dan Subjek Retribusi Jasa Umum; IV. Wilayah Pemungutan; V. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; VI. Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi; VII. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; VIII. Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran; IX. Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi; X. Sanksi Administratif; XI. Penagihan; XII. Penghapusan Piutang Retribusi yang Kadaluarsa; XIII. Masa Retribusi; XIV. Insentif Pemungutan; XV. Peninjauan Tarif; XVI. Ketentuan Penyidikan; XVII. Ketentuan Pidana; XVIII. Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2011. \n 15 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 53 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 4 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.\n3. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 11 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan.\n4. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 18 Tahun 2008 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.\n5. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 19 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.\n6. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang retribusi jasa umum di Kabupaten Timor Tengah Utara. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk membuat peraturan daerah tentang retribusi daerah serta untuk menciptakan keseimbangan antara pengeluaran dan pendapatan daerah.

\n\n

Peraturan ini mengatur berbagai jenis retribusi jasa umum, meliputi:

\n\n

Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.
Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil.
Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.
Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.
Retribusi pelayanan pasar.
Retribusi pengujian kendaraan bermotor.
Retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

\n\n

Objek retribusi adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur tentang wilayah pemungutan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi, struktur dan besarnya tarif retribusi, penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran, pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi, serta ketentuan tentang masa retribusi dan insentif pungutan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Dalam hal wajib retribusi tidak membayar retribusi tidak tepat waktu atau kurang bayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 (dua) % setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar.\n2. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.","revokes",[],"revoked_by",[98],{"_99":100,"_101":102,"_36":103},"text","Perda Kab. Timor Tengah Utara No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/309608/perda-kab-timor-tengah-utara-no-1-tahun-2024","4020358b-e2be-4e92-978b-aee6e4a4bd5a","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[112,116,120],{"_99":113,"_101":114,"_36":115},"PERDA Kab. Timor Tengah Utara No. 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum","https://peraturan.bpk.go.id/Details/184271/perda-kab-timor-tengah-utara-no-1-tahun-2021","d893e403-e9b9-4007-8c35-987f93157080",{"_99":117,"_101":118,"_36":119},"PERDA Kab. Timor Tengah Utara No. 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum","https://peraturan.bpk.go.id/Details/184353/perda-kab-timor-tengah-utara-no-6-tahun-2019","afc364a2-494c-455f-bcb2-d1fed567647c",{"_99":121,"_101":122,"_36":123},"PERDA Kab. Timor Tengah Utara No. 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum","https://peraturan.bpk.go.id/Details/21054/perda-kab-timor-tengah-utara-no-8-tahun-2016","3df4d6cf-01f8-44e1-b41f-38c54155649f","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF NORTH CENTRAL TIMOR REGENCY
NUMBER 6 OF 2011
ABOUT
LOCAL SERVICE CHARGE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF NORTH CENTRAL TIMOR,

Considering:

that in accordance with the provisions of Article 156 paragraph (1) of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Retribution, the Regional Government is authorized to make Regional Regulations concerning Regional Retribution;
that in accordance with the authority granted as referred to in letter a, the Regional Government can review all Regional Regulations concerning Regional Retribution that are no longer appropriate, with the aim of creating a balance between regional expenditure and revenue;
that based on the considerations as referred to in letter a, and letter b, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Local Service Charge;

In view of :

Law Number 69 of 1958 concerning the Establishment of Level II Regions within the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fd7256f0-77dd-40ea-8b4d-abc143238aa6","actionData","errors"]