[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fd6403c3-1f3a-4bb9-b478-4e8fe8fc4b75","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman No. 3 Tahun 2011","number","3","year","2011","published_date","2011-03-30","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sleman","place_of_enactment","Sleman","theme","Pajak Hiburan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pajak-Hiburan
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2011/NO.3. SERI.C
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Hiburan
ABSTRAK:	\n \n Dasar Pertimbangan: a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, yang berbunyi pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah; b. Bahwa salah satu sumber pendapatan asli daerah adalah pajak hiburan yang berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah; \n Dasar Hukum: Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaiman telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2008; \n Materi Pokok: Ketentuan Umum; Nama, Objek, Subjek, Dan Wajib Pajak; Dasar Pengenaan, Tarif, Dan Cara Penghitungan Pajak; Wilayah Pemungutan; Masa Pajak Dan Pajak Terutang; Pemungutan Dan Penetapan Pajak; Tata Cara Pembayaran Dan Penagihan; Keberatan Dan Banding; Pengurangan, Keringanan, Dan Pembebasan Pajak; Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administratif; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Kedaluwarsa Penagihan; Pembukuan Dan Pemeriksaan; Ketentuan Khusus; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 9 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan \n Jumlah Halaman: 19 HLM; Penjelasan: 6 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 9 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 1998, Nomor 4 Seri A).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan dibentuk sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah yang sah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak hiburan merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah.

Peraturan ini mengatur tentang pajak atas penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Objek pajak meliputi berbagai jenis hiburan seperti tontonan film, pagelaran kesenian, diskotik, karaoke, permainan bilyar, dan pertandingan olahraga. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan, sedangkan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah uang yang diterima atau seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Tarif pajak bervariasi tergantung jenis hiburan, misalnya tontonan film sebesar 10%, diskotik 45%, dan pagelaran kesenian modern 15%. Wajib pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) secara benar dan lengkap dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Pemerintah daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan wajib pajak. Peraturan ini juga mengatur tentang tata cara pembayaran dan penagihan pajak, serta mekanisme pengajuan keberatan dan banding terhadap ketetapan pajak.

","transitional_provisions","1. Terhadap objek pajak yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum dibayar oleh wajib pajak, maka besarnya pajak yang terutang didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 9 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 1998, Nomor 4 Seri A).","sanctions","1. Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 2 kali jumlah pajak terutang.\n2. Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang.\n3. Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal yang diketahui dalam jabatannya dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan pidana denda paling banyak Rp4.000.000,00.\n4. Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya merahasiakan hal yang diketahui dalam jabatannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00.","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","PERDA Kab. Sleman No. 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/277639/perda-kab-sleman-no-7-tahun-2023","15240e6e-48b2-4c91-bf77-eb0292150f52","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[108],{"_95":109,"_97":110,"_36":111},"PERDA Kab. Sleman No. 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/35757/perda-kab-sleman-no-13-tahun-2013","5c8f531d-f47b-4eb6-8bd3-9799526c2b99","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

SLEMAN REGENCY REGIONAL GAZETTE
(Official News of Sleman Regency)
Number: 3 Year 2011 Series: C

SLEMAN REGENCY REGIONAL REGULATION
NUMBER 3 OF 2011
CONCERNING
ENTERTAINMENT TAX

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF SLEMAN,

\n\n \n \n

Considering:

that based on the provisions of Article 157 of Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government as last amended by Law Number 12 of 2008, which states that regional taxes are one of the sources of original regional income;
that one of the sources of original regional income is the entertainment tax which, based on Article 2 paragraph (2) letter c of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, is one type of tax levied by the Regional Government;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Entertainment Tax;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fd6403c3-1f3a-4bb9-b478-4e8fe8fc4b75","actionData","errors"]