[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fceb6deb-81a4-43d7-b5d8-f02d4ffac667","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Minahasa Utara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Minahasa Utara Nomor 1 Tahun 2018","number","1","year","2018","published_date","2018-06-29","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara","place_of_enactment","Airmadidi","theme","Retribusi Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Daerah
ABSTRAK:	\n \n Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan karena ada beberapa peraturan yang direvisi dan tidak berlaku lagi diperlukan peraturan terbaru tentang retribusi daerah \n UU No.2 Tahun 1981; UU No. 8 Tahun 1981; UU No.28 Tahun 2002; UU No.17 Tahun 2003; UU No.33 Tahun 2003; UU No.12 Tahun 2011; UU No.25 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.33 Tahun 2004; UU No.26 Tahun 2007; UU No.18 Tahun 2008; UU No.10 Tahun 2009; UU No.28 Tahun 2009; UU No.32 Tahun 2009; UU No.36 Tahun 2009; PP No.22 Tahun 1983; PP No.27 Tahun 1983; PP No.57 Tahun 2006; PP No.6 Tahun 2006; PP No.38 Tahun 2007; PP No.61 Tahun 2009; PP No.16 Tahun 2010; PP No.69 Tahun 2010; PP No.25 Tahun 2008; Kepres No.3 Tahun 1997; Permenkes No.59/MENKES/Per/II 1982; Permendagri No.4 Tahun 1997; PerMen KPP No.Per/12/Men/1007; PerMen PU No.24/PRT/M2007; Permendagri No.32 Tahun 2010; Permendagri No.33 Tahun 2010; KepMenhub No.35 Tahun 2003 \n Diatur tentang ketentuan umum, jenis retribusi, retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta, retribusi pelayanan tera/tera ulang, retribusi pengendalian menara telekomunikasi, retribusi pelayanan pasar, retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi pelayanan kepelabuhan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi IMB, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin trayek, tata cara pemungutan, tata cara pembayaran, sanksi administratif, tata cara penagihan, keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran, kadaluwarsa penagihan, keringanan pengurangan/pembebasan, penyidikan, ketentuan pidana, dan ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2018. \n Mencabut Perda No.6 Tahun 2011; Perda No. 1 Tahun 2017 \n Perda berlaku mulai tanggal diundangkan \n 165 halaman ( 204 Pasal, 55 halaman lampiran) \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah.\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang retribusi daerah di Kabupaten Minahasa Utara. Retribusi daerah terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. \n\n- Retribusi jasa umum meliputi retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta, retribusi pelayanan tera/tera ulang, retribusi pengendalian menara telekomunikasi, dan retribusi pelayanan pasar.\n- Retribusi jasa usaha meliputi retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi tempat khusus parkir, retribusi terminal, retribusi pelayanan kepelabuhanan, dan retribusi tempat rekreasi dan olahraga.\n- Retribusi perizinan tertentu meliputi retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, dan retribusi izin trayek.\n\nPeraturan ini juga mengatur tentang:\n\n- Objek dan subjek retribusi untuk setiap jenis retribusi.\n- Cara mengukur tingkat penggunaan jasa.\n- Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi.\n- Wilayah pemungutan retribusi.\n- Masa retribusi dan saat retribusi terutang.\n- Tata cara pemungutan dan pembayaran retribusi.\n- Sanksi administratif.\n- Tata cara penagihan, keberatan, pengembalian kelebihan retribusi, kadaluwarsa penagihan, dan insentif pemungutan/penagihan retribusi.\n\nPeraturan ini bertujuan untuk:\n\n- Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait retribusi daerah.\n- Menyesuaikan beberapa item retribusi yang sudah tidak sesuai.\n- Mencabut beberapa retribusi yang sudah tidak relevan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","Wajib retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrative berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","Perda Kab. Minahasa Utara No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/311326/perda-kab-minahasa-utara-no-1-tahun-2024","509e5ea4-a25c-4899-a4c4-e004b1636029","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF NORTH MINAHASA REGENCY
NUMBER: 01 YEAR 2018
CONCERNING
LOCAL FEE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF NORTH MINAHASA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to implement the provisions of laws and regulations with the existence of several rules that have been revised and are no longer valid in the Regional Regulation of North Minahasa Regency Number 6 of 2011 concerning Local Fee;
that there are several Local Fee items in the Regional Regulation of North Minahasa Regency Number 6 of 2011 concerning Local Fee that must be changed or adjusted because they are no longer appropriate, and there are Local Fee that must be revoked;
that based on the considerations as referred to in letters a, and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Local Fee;

In view of:

Law Number 2 of 1981 concerning Legal

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fceb6deb-81a4-43d7-b5d8-f02d4ffac667","actionData","errors"]