[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fce98853-61ac-4f3d-b1b9-5c1968c13ea7","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum","short_title","Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024","number","23","year","2024","published_date","2024-12-23","effective_date","2024-12-31","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","908b6ebf-f9ae-4031-a6ea-6821b4d7332b","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Dalam Negeri","short_name","Permendagri","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"85de4ef9-09f3-4ff4-90b8-7814b69ae18f","Badan Usaha Milik Daerah","tags",[],"location","Kementerian Dalam Negeri","place_of_enactment","Jakarta","theme","Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

ORGAN - KEPEGAWAIAN - BADAN USAHA MILIK DAERAH - AIR MINUM
2024
Peraturan Menteri Dalam Negeri NO. 23, BN 2024 (1074) : 41 hlm.; peraturan.go.id
Peraturan Menteri Dalam Negeri TENTANG Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum
ABSTRAK:	\n \n Untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya manusia pada Badan Usaha Milik Daerah Air Minum yang profesional dan berdaya guna serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (6), Pasal 51 ayat (3), Pasal 69 ayat (4), Pasal 75 ayat (4), dan Pasal 87 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu diatur mengenai Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum. \n Dasar Hukum Permendagri ini adalah Pasal 17 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 54 Tahun 2017; Perpres No. 149 Tahun 2024; dan Permendagri No. 137 Tahun 2022. \n Permendagri ini mengatur mengenai Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum. BUMDAM dikategorikan berdasarkan jumlah pelanggan. Dalam hal BUMDAM sekaligus mengelola air limbah, pelanggan air limbah dapat diperhitungkan ke dalam jumlah pelanggan. Kategori BUMDAM yaitu kecil untuk jumlah pelanggan paling banyak 50.000 (lima puluh ribu) pelanggan; sedang untuk jumlah pelanggan sebanyak 50.001 (lima puluh ribu satu) sampai dengan 100.000 (seratus ribu) pelanggan; dan besar untuk jumlah pelanggan lebih dari 100.000 (seratus ribu) pelanggan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2024. \n Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Lampiran file: 41 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri ini mengatur tentang organ dan kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum (BUMDAM). Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya manusia pada BUMDAM yang profesional dan berdaya guna, serta untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:\n\n1. Kategori BUMDAM berdasarkan jumlah pelanggan (kecil, sedang, besar) dan rasio biaya operasi terhadap pendapatan operasi.\n2. Organ BUMDAM yang terdiri dari KPM/RUPS, Dewan Pengawas/Komisaris, dan Direksi, termasuk kewenangan dan penghasilan masing-masing.\n3. Kepegawaian BUMDAM, termasuk persyaratan pengangkatan, pembinaan, pemberhentian pegawai, batas usia pensiun, struktur organisasi, dan penghasilan pegawai.\n4. Pembentukan asosiasi BUMDAM.\n5. Prioritas penggunaan laba untuk peningkatan pelayanan air minum.\n6. Penilaian kinerja BUMDAM oleh Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah dan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.\n7. Kewajiban dan larangan terkait pengelolaan BUMDAM, termasuk larangan hubungan keluarga dalam pengurusan BUMDAM.","transitional_provisions","1. Besaran honorarium Dewan Pengawas atau Komisaris dan gaji Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.\n2. Fasilitas dan tunjangan Dewan Pengawas atau Komisaris dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.\n3. Periodesasi jabatan Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi BUMDAM yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.\n4. Ketentuan jumlah Direksi dan persyaratannya berlaku paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Menteri ini diundangkan.\n5. Biaya representasi dalam bentuk non tunai atau kartu kredit BUMDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf d wajib dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.","sanctions","(-)","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","PERMENDAGRI No. 2 Tahun 2007 tentang Organ Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/126351/permendagri-no-2-tahun-2007","0a95901c-98aa-4533-b717-60016a84fcf6","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF HOME AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 23 OF 2024
CONCERNING
ORGANS AND EMPLOYEES OF REGIONAL DRINKING WATER COMPANIES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that to realize the management of human resources in Regional Drinking Water Companies that are professional and efficient and to implement the provisions of Article 43 paragraph (6), Article 51 paragraph (3), Article 69 paragraph (4), Article 75 paragraph (4), and Article 87 of Government Regulation Number 54 of 2017 concerning Regional Owned Enterprises, it is necessary to regulate the Organs and Employees of Regional Drinking Water Companies;
that Regulation of the Minister of Home Affairs Number 2 of 2007 concerning Organs and Employees of Regional Water Companies is no longer in accordance with the dynamics of needs and developments in laws and regulations,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fce98853-61ac-4f3d-b1b9-5c1968c13ea7","actionData","errors"]