[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fcd3edf2-c2fd-4fb2-a2c7-e057a9c66ac3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_97":98,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjarbaru Nomor 17 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Retribusi Izin Pelayanan Kesehatan Swasta","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru No. 17 Tahun 2009","number","17","year","2009","published_date","2009-11-25","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Banjarbaru","place_of_enactment","Banjarbaru","theme","Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Retribusi Izin Pelayanan Kesehatan Swasta","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pajak dan Retribusi Daerah
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 17, LD.2009/NO.17
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Retribusi Izin Pelayanan Kesehatan Swasta \r\n
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka menyesuaikan peraturan perundang- undangan yang berlaku perlu memperbaharui sebagian dari isi Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2002 tentang Retribusi izin Pelayanan Kesehatan Swasta; bahwa untuk tertibnya pelaksanaan perizinan pelayanan kesehatan Swasta dan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dalam bidang kesehatan serta untuk memelihara ketertiban dan kelancaran pelayanan kesehatan swasta perlu penyesuaian pengaturan penyelenggaraan perizinan pelayanan kesehatan swasta tersebut; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pelayanan Kesehatan Swasta; \n Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 916/Menkes/PerVIII/1976; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 920/Menkes/PerXII/1986; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/Menkes/PerIX/1993; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 514/Menkes/Per/VI/1994; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 572/Menkes/Per/VI/1996; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 \n Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Retribusi Izin Pelayanan Kesehatan Swasta \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 7 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pelayanan Kesehatan Swasta.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pelayanan Kesehatan Swasta. Perubahan tersebut meliputi perubahan definisi beberapa istilah dalam Pasal 1, perubahan dan penambahan jenis izin pelayanan kesehatan swasta dalam Pasal 4, penambahan syarat administrasi dalam Pasal 5, perubahan masa berlaku izin dan ketentuan registrasi ulang dalam Pasal 7, serta perubahan besaran retribusi izin pelayanan kesehatan dalam Pasal 11.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibentuk untuk menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menertibkan pelaksanaan perizinan pelayanan kesehatan swasta, meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, serta memelihara ketertiban dan kelancaran pelayanan kesehatan swasta.

Ketentuan Substansial:

Perubahan definisi istilah-istilah seperti Apotik, Izin Apotik, Toko Obat, Izin Toko Obat, Laboratorium, Izin Laboratorium, dan berbagai jenis Izin Praktek serta Surat Izin Kerja (SIK) bagi tenaga kesehatan.
Penambahan jenis izin pelayanan kesehatan swasta yang meliputi Klinik Gigi, Klinik Kecantikan, Klinik Fisioterapi, Surat Izin Kerja Analis Laboratorium, Izin Praktek Dokter Berkelompok, Praktek perorangan Fisioterafis, Surat Izin Kerja Apotiker, Surat Izin Kerja Asisten Apotiker, Surat Izin Kerja Reprasionis Option, Surat Izin Kerja Fisioterafis, Surat Izin Kerja Perawat, Surat Izin Kerja Bidan, Surat Izin Kerja Perawat Gigi, Surat terdaftar Pengobat Tradisional, dan Rekomendasi mendirikan Rumah Sakit.
Penambahan syarat administrasi yang secara teknis ditetapkan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Perubahan masa berlaku izin dan ketentuan registrasi ulang, di mana izin berlaku selama usaha berjalan dan wajib registrasi ulang setiap 5 tahun sekali, dengan ketentuan perpanjangan izin dikenakan pembayaran retribusi 60% dari tarif retribusi baru.
Perubahan besaran retribusi untuk berbagai jenis izin pelayanan kesehatan swasta.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[91],{"_92":93,"_94":95,"_36":96},"text","PERDA Kota Banjarbaru No. 03 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Pelayanan Kesehatan Swasta","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/212882/perda-kota-banjarbaru-no-03-tahun-2002","cfff22b0-eacb-4941-a003-f0bbdc9cb95c","revoked_by",[99],{"_92":100,"_94":101,"_36":102},"PERDA Kota Banjarbaru No. 9 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan dan Perizinan di Bidang Kesehatan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/13007/perda-kota-banjarbaru-no-9-tahun-2016","64c92865-d117-4f34-8e1d-a6fbc1aa934c","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[109],{"_92":93,"_94":95,"_36":96},"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BANJARBARU CITY
NUMBER 17 OF 2009
CONCERNING
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION NUMBER 3 OF 2002 CONCERNING
FEES FOR PRIVATE HEALTH SERVICE PERMITS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY,

MAYOR OF BANJARBARU,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to adjust to the prevailing laws and regulations, it is necessary to update some of the contents of Banjarbaru City Regional Regulation Number 3 of 2002 concerning Fees for Private Health Service Permits;
that for the orderly implementation of private health service licensing and to improve services to the community in the health sector, as well as to maintain order and smooth operation of private health services, it is necessary to adjust the regulation of the implementation of private health service licensing;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to establish a Regional Regulation

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fcd3edf2-c2fd-4fb2-a2c7-e057a9c66ac3","actionData","errors"]