[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fcc509bc-f376-42fd-aafb-3b18329b0c3f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok No. 9 Tahun 2017","number","9","year","2017","published_date","2017-01-16","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"f4b86401-f3d3-4f51-840b-679bbbde321b","Kependudukan & Catatan Sipil","tags",[],"location","Pemerintah Kota Depok","place_of_enactment","Depok","theme","Peningkatan Ketahanan Keluarga","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENINGKATAN KETAHANAN KELUARGA
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD 2017/09
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Peningkatan Ketahanan Keluarga
ABSTRAK:	\n \n Keluarga sebagai bagian unit kecil masyarakat merupakan amanat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki hak didalamnya dan melekat harkat dan martabat sebagai keluarga sejahtera yang berperan demi terciptanya cita-cita perjuangan bangsa yang perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk terpenuhi haknya, yakni hak hidup, hak tumbuh kembang, hak pendidikan, hak perlindungan dan hak partisipasi serta menjalankan kehidupannya secara wajar. pengaruh globalisasi dan perkembangan di bidang sosial, ekonomi, budaya serta teknologi informasi, selain menyediakan kesempatan untuk maju dan berkembang juga telah mengubah dan menggeser tatanan ketahanan keluarga, untuk itu pembinaan dan pengembangannya perlu dilakukan semaksimal mungkin dengan menyusun kebijakan yang berpihak pada kepentingan keluarga dan mampu memberikan perlindungan kepada keluarga melalui Kebijakan Pemerintah Kota di dalam Penyelenggaraan Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga. ketentuan huruf N Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Sub-Urusan Keluarga Sejahtera Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban melaksanakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga. \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 1 Tahun 1974; UU No 15 Tahun 1999; UU No 39 Tahun 1999; UU No 23 Tahun 2002; UU No 23 Tahun 2004; UU No 21 Tahun 2007; UU No 23 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2006; UU No 11 Tahun 2009; UU No 52 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; PP No 27 Tahun 1994; PP No 87 Tahun 2014; PERMENDAGRI No 1 Tahun 2013; PERMEN PPPA No 6 Tahun 2013; PERMENSOS No 16 Tahun 2013; PERDA Prov Jawa Barat No 3 Tahun 2012; PERDA Prov Jawa Barat No 10 Tahun 2012; PERDA Prov Jawa Barat No 9 Tahun 2014; PERDA Kota Depok No 5 Tahun 2007; PERDA Kota Depok No 15 Tahun 2013. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga dengan sistematika sebagai berikut:\r\n1.\tKetentuan Umum\r\n2.\tAsas dan Prinsip\r\n3.\tTujuan dan Ruang Lingkup\r\n4.\tPenyelenggaraan Pendampingan Pra-Nikah\r\n5.\tPembangunan Keharmonisan Keluarga\r\n6.\tPendidikan dan Pengasuhan Anak\r\n7.\tKelembagaan Penyelenggaraan Ketahanan\r\n8.\tPerlindungan Khusus Keluarga\r\n9.\tPembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Ketahanan Keluarga\r\n10.\tKemitraan Strategi Peningkatan Ketahanan\r\n11.\tKerjasama\r\n12.\tSanksi Administratif\r\n13.\tKetentuan Peralihan\r\n14.\tKetentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2017. \n Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini. \n 54 HLM (Penjelasan 16 hlm) \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga di Kota Depok. Latar belakangnya adalah untuk merespons pengaruh globalisasi dan perkembangan sosial ekonomi yang dapat menggeser ketahanan keluarga, serta melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait pembangunan keluarga.

\r\n\r\n

Peraturan ini mengatur berbagai aspek ketahanan keluarga, dimulai dari pendampingan pra-nikah yang meliputi bimbingan, informasi, dan pemeriksaan kesehatan bagi calon pasangan. Kemudian, pembangunan keharmonisan keluarga melalui sosialisasi, edukasi, dan pembinaan yang terintegrasi hingga tingkat RW dan RT. Peraturan ini juga mengatur hak dan kewajiban anggota keluarga, termasuk pasangan suami isteri dan isteri sebagai kepala keluarga, serta pemberdayaan perempuan untuk peningkatan ekonomi keluarga.

\r\n\r\n

Selanjutnya, peraturan ini menekankan pentingnya pendidikan dan pengasuhan anak dalam keluarga sebagai tempat pertama dan utama. Peraturan ini juga membentuk kelembagaan ketahanan keluarga yang terdiri dari Tim Pembina Ketahanan Keluarga, Tenaga Lapangan Ketahanan Keluarga, dan RW Ramah Anak. Selain itu, diatur pula mengenai sistem informasi dan data keluarga serta anggaran ketahanan keluarga.

\r\n\r\n

Peraturan ini juga memberikan perhatian khusus pada perlindungan khusus keluarga, terutama keluarga pra-sejahtera dan keluarga rentan, melalui program-program pemberdayaan. Terakhir, peraturan ini mengatur pembinaan, pengawasan, dan pengendalian ketahanan keluarga oleh Pemerintah Kota, serta kemitraan strategis dengan dunia usaha dan masyarakat dalam upaya peningkatan ketahanan keluarga.

","transitional_provisions","1. Kelembagaan Ketahanan Keluarga yang telah dibentuk sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap bekerja sampai ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan Peraturan Daerah ini.\r\n2. Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.","sanctions","Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 32 dan Pasal 36 Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administratif berupa:\r\n\r\nperingatan tertulis;\r\ndenda administratif;\r\npenghentian sementara kegiatan; dan/atau\r\npencabutan izin usaha.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[102],{"_103":104,"_105":106,"_36":107},"text","Perda Kota Depok No. 6 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/322692/perda-kota-depok-no-6-tahun-2024","adf4987c-f981-4cb7-a326-1891b46c378c","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF DEPOK
WEST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF DEPOK CITY
NUMBER 9 OF 2017
ON
IMPROVING FAMILY RESILIENCE

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF DEPOK,

Considering:

that the family as a small unit of society is a mandate and gift from God Almighty who shall have rights within it and inherent dignity and status as a prosperous family that plays a role in creating the ideals of the nation's struggle which needs to be given the widest possible opportunity to fulfill their rights, namely the right to life, the right to grow and develop, the right to education, the right to protection and the right to participation and to live their lives normally;
that the influence of globalization and developments in the social, economic, cultural and information technology fields, in addition to providing opportunities to advance and develop, has also changed and shifted the order of family resilience, for this reason,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fcc509bc-f376-42fd-aafb-3b18329b0c3f","actionData","errors"]