[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fbc16a24-b10a-4973-8d13-e668b459e84d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_98":99,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos","short_title","Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1984","number","6","year","1984","published_date","1984-07-21","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"020174a3-bcce-4193-a414-70f06ff5f32e","Media, Pos & Periklanan","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pos","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


1984
Undang-undang (UU) NO. 6, LN. 1984/ No. 28, TLN. No. 3276, LL SETNEG : 11 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Pos
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 1984. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1959 tentang Pos (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1747)\n\nPeraturan ini mengubah:\n(-)","scope_and_parties","policy_content","Undang-undang ini bertujuan untuk memperbaiki dan memperluas layanan pos di Indonesia, menggantikan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1959 yang dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Penyelenggaraan pos dilakukan oleh negara untuk kepentingan umum, mendukung pembangunan nasional, dan memperkuat persatuan bangsa. Pos diselenggarakan dengan memberikan perlakuan yang sama kepada masyarakat tanpa perbedaan. Menteri bertanggung jawab atas administrasi pos, dan tugas pengusahaan pos dilimpahkan kepada badan yang ditunjuk. Badan ini memiliki kewenangan eksklusif untuk menerima, membawa, dan menyampaikan surat serta layanan pos lainnya. Perusahaan yang ingin mengirim suratpos jenis tertentu harus mendapatkan izin dari Menteri. Rahasia surat dijamin oleh negara, dan pembukaan surat hanya dapat dilakukan berdasarkan undang-undang. Tarif pos diatur oleh Peraturan Pemerintah, dan perusahaan angkutan wajib mengangkut kiriman pos. Badan yang ditunjuk juga bertanggung jawab atas layanan lalu lintas uang dan giropos.","transitional_provisions","1. Dengan berlakunya Undang-undang ini segala peraturan pelaksanaan yang telah ditetapkan atau berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1959, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini, tetap berlaku selama belum dicabut atau diganti berdasarkan Undang-undang ini.","sanctions","1. Barangsiapa yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).\n2. Barangsiapa yang melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 13 dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).\n3. Jika tindak pidana dilakukan oleh badan hukum, tuntutan pidana dilakukan terhadap badan hukum dan penanggung jawabnya.","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","UU No. 4 Tahun 1959 tentang Pos","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/51350/uu-no-4-tahun-1959","c1ae4910-8c92-412f-b064-9b27fbce60bb","revoked_by",[100],{"_93":101,"_95":102,"_36":103},"UU No. 38 Tahun 2009 tentang POS","https://peraturan.bpk.go.id/Details/38783/uu-no-38-tahun-2009","0495eb3d-4f38-45cb-96bc-296157022570","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 6 OF 1984
ON
POSTAL SERVICES

BY THE GRACE OF ALMIGHTY GOD

President of the Republic of Indonesia,

Considering:

that the provision of postal services is important for smooth communication for humans as social beings, community activities, and the conduct of government;
that the provision of postal services is carried out by the State for the public interest and aims to support national development in filling the Archipelago Insight;
that for this reason, it is necessary to improve and expand postal services so that they can further support the stages of national development throughout Indonesia;
that Law Number 4 of 1959 concerning Postal Services (State Gazette of 1959 Number 12, Supplement to the State Gazette Number 1747) is no longer in accordance with the development of circumstances, so it needs to be replaced with a Postal Law that

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fbc16a24-b10a-4973-8d13-e668b459e84d","actionData","errors"]