[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fb9c8e3c-1bb1-4507-a544-644cc13a529f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sikka Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sikka No. 1 Tahun 2017","number","1","year","2017","published_date","2017-06-13","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sikka","place_of_enactment","Maumere","theme","Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pemerintah daerah kabupaten sikka
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, Lemabran Daerah Kabupaten Sikka tahun 2017 Nomor 1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 52/PUU-IX/2011 yang menyatakan bahwa Pasal 42 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: 265/KEP/HK/2016 tentang Pembatalan Pasal 13 ayat (3) huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 10 Tahun 2011 tentang\r\nPajak Daerah, maka pengaturan mengenai golf sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (3) huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah; \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 69 Tahun 1958; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 79 tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 69 Tahun 2010; Permendagri Nomor 80 tahun 2015; keputusan Gubernur NTT Nomor 265/KEP/HK/2016; Perda Kabupaten Sikka Nomor 5 Tahun 2012; Perda Kabupaten Sikka Nomor 28 tahun 2007; Perda Kabupaten Sikka Nomor 10 Tahun 2011 \n PERATURAN DAERAH (PERDA) TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIKKA NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2017. \n 8 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Sikka ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Latar belakang perubahan ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-IX/2011 yang menyatakan bahwa Pasal 42 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 265/KEP/HK/2016 tentang Pembatalan Pasal 13 ayat (3) huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Perubahan meliputi ketentuan Pasal 13 ayat (3) huruf g yang mengatur tentang jenis hiburan yang dikenakan pajak, dan ketentuan Pasal 16 huruf c yang mengatur tarif pajak untuk hiburan kesenian tradisional. Tujuan dari perubahan ini adalah untuk menyesuaikan peraturan daerah dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[99],{"_100":101,"_102":103,"_36":104},"text","PERDA Kab. Sikka No. 10 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/71443/perda-kab-sikka-no-10-tahun-2011","858f99c6-0ed4-444c-9b8b-7e97c660ccb8","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SIKKA
EAST NUSA TENGGARA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SIKKA REGENCY
NUMBER 1 OF 2017
CONCERNING
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF SIKKA REGENCY
NUMBER 10 OF 2011 CONCERNING REGIONAL TAXES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SIKKA,

\n\n \n \n

Considering:

that based on the Constitutional Court Decision Number: 52/PUU-IX/2011 which states that Article 42 paragraph (2) letter g of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution is contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and does not have binding legal force and the Decree of the Governor of East Nusa Tenggara Number: 265/KEP/HK/2016 concerning the Cancellation of Article 13 paragraph (3) letter g of Regional Regulation of Sikka Regency Number 10 of 2011 concerning Regional Taxes, the regulation regarding golf as stipulated in Article 13 paragraph (3) letter g of Regional Regulation of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fb9c8e3c-1bb1-4507-a544-644cc13a529f","actionData","errors"]