[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fb987d14-2bad-4cce-a630-f133107e8fe6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia","short_title","Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2023","number","24","year","2023","published_date","2023-10-04","effective_date","2023-10-13","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6ddf65bc-d0b6-4d08-b564-a0706b3354d3","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Hukum dan HAM","short_name","Permenkumham","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara","tags",[],"location","Kementerian Hukum dan HAM","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Tata Cara - Hukuman Disiplin - Pegawai - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
2023
Peraturan Menteri Hukum dan HAM NO. 24, BN 2023 (814): 61 hlm.; peraturan.go.id
Peraturan Menteri Hukum dan HAM TENTANG Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
ABSTRAK:	\n \n Untuk menjamin proses pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin dilakukan secara objektif, saksama, memenuhi rasa keadilan, nilai hak asasi manusia dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang disiplin Pegawai Negeri Sipil serta dilakukan secara tepat guna dan berhasil guna, diperlukan penyempurnaan terhadap pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin bagi pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. \n Dasar hukum Permenkumham ini adalah Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008; UU Nomor 5 Tahun 2014; PP Nomor 11 Tahun 2017; PP Nomor 49 Tahun 2018; PP Nomor 79 Tahun 2021; PP Nomor 94 Tahun 2021; Perpres Nomor 18 Tahun 2023; Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2020; Permenkumham Nomor 41 Tahun 2021; dan Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022. \n Permenkumham ini mengatur tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi: a. kewajiban dan larangan; b. Hukuman Disiplin; c. Pejabat yang Berwenang Menghukum; d. pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan, dan penyampaian keputusan Hukuman Disiplin; e. Upaya Administratif; f. berlakunya Hukuman Disiplin, hapusnya kewajiban menjalani Hukuman Disiplin dan hak kepegawaian; g. pembatasan hak kepegawaian; dan h. pendokumentasian Hukuman Disiplin \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2023. \n Permenkumham ini mencabut Permenkumham Nomor 28 Tahun 2019. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Pemberhentian karena Tindak Pidana bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1311).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri ini mengatur tentang tata cara penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Latar belakang dari peraturan ini adalah untuk menjamin proses pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin dilakukan secara objektif, saksama, memenuhi rasa keadilan, nilai hak asasi manusia, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang disiplin Pegawai Negeri Sipil serta dilakukan secara tepat guna dan berhasil guna. Peraturan ini mencakup kewajiban dan larangan bagi Pegawai, jenis-jenis hukuman disiplin (ringan, sedang, berat), pejabat yang berwenang menghukum, proses pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan, dan penyampaian keputusan hukuman disiplin, upaya administratif yang dapat ditempuh Pegawai yang tidak puas, berlakunya hukuman disiplin, hapusnya kewajiban menjalani hukuman disiplin dan hak kepegawaian, pembatasan hak kepegawaian, serta pendokumentasian hukuman disiplin. Substansi utama meliputi kewajiban dan larangan bagi Pegawai, jenis hukuman disiplin beserta kriterianya, pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman, dan prosedur penjatuhan hukuman disiplin.","transitional_provisions","1. Dugaan Pelanggaran Disiplin yang sedang dalam proses pemeriksaan, diproses berdasarkan Peraturan Menteri ini.\n2. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:\na. Keberatan yang telah diajukan kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum; atau\nb. Banding Administratif yang telah diterima oleh BPASN tetapi belum diputus,\npenyelesaiannya dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.\n3. Pelaksanaan jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat diberlakukan, setelah Peraturan Pemerintah mengenai gaji dan tunjangan berlaku.\n4. Penjatuhan Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tetap dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135) sampai dengan berlakunya Peraturan Pemerintah mengenai gaji dan tunjangan.","sanctions","(-)","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","Permenkumham No. 28 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin dan Pemberhentian Karena Tindak Pidana Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/133141/permenkumham-no-28-tahun-2019","cbd877ef-d74b-4ab4-a070-ccf46d6fcd24","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS
REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 24 OF 2023

CONCERNING

PROCEDURES FOR IMPOSING DISCIPLINARY SANCTIONS ON EMPLOYEES WITHIN THE
MINISTRY OF LAW AND HUMAN RIGHTS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that to ensure the process of examination and imposition of disciplinary sanctions is carried out objectively, carefully, fulfilling a sense of justice, human rights values and in accordance with the provisions of laws and regulations in the field of Civil Servant discipline and is carried out appropriately and successfully, it is necessary to improve the implementation of disciplinary sanctions for employees within the Ministry of Law and Human Rights;
that Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 28 of 2019 concerning

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fb987d14-2bad-4cce-a630-f133107e8fe6","actionData","errors"]