Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 55 Tahun 2023

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2014 tentang Tata Cara dan Prosedur Penetapan Lokasi Bandar Udara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 64 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2014 tentang Tata Cara dan Prosedur Penetapan Lokasi Bandar Udara. Peraturan ini mengubah: (-)

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2023 ini bertujuan untuk menggantikan peraturan sebelumnya terkait penetapan lokasi bandar udara dan heliport, memberikan kepastian hukum, dan melaksanakan ketentuan Pasal 213 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Peraturan ini mengatur tata cara dan prosedur penetapan lokasi bandar udara umum dan khusus, serta heliport. Penetapan lokasi bandar udara umum dilakukan oleh Menteri, sedangkan untuk heliport dilakukan oleh Direktur Jenderal. Peraturan ini juga mencakup persyaratan teknis dan administrasi yang harus dipenuhi oleh pemrakarsa, termasuk kajian kelayakan lokasi dan rencana induk. Selain itu, peraturan ini menetapkan bahwa penetapan lokasi harus memperhatikan keselamatan dan keamanan penerbangan, keserasian dengan budaya setempat, serta kelayakan ekonomis, finansial, sosial, dan lingkungan.

1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Penetapan Lokasi Bandar Udara umum dan khusus yang sudah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap dinyatakan berlaku. 2. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, permohonan penetapan lokasi Bandar Udara yang telah diajukan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2014 tentang Tata Cara dan Prosedur Penetapan Lokasi Bandar Udara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 64 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2014 tentang Tata Cara dan Prosedur Penetapan Lokasi Bandar Udara dan belum ditetapkan, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.

(-)